Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar pada Jumat, 28 Maret 2025, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Hingga saat ini, dilaporkan setidaknya 1.644 orang tewas dan lebih dari 3.400 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa ini.
Gempa ini disebabkan oleh aktivitas pada Sesar Sagaing, yang merupakan batas antara lempeng tektonik India dan Eurasia. Jenis gempa ini dikenal sebagai "strike-slip", di mana dua blok kerak bumi saling bergeser secara horizontal. Pergerakan ini melepaskan energi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, menyebabkan gempa bumi yang kuat. Kedalaman gempa yang relatif dangkal, sekitar 10 km, memperparah dampaknya karena energi dilepaskan dekat dengan permukaan bumi. Selain itu, banyak bangunan di Myanmar tidak dibangun sesuai standar tahan gempa, sehingga meningkatkan risiko kerusakan dan korban jiwa. Sebagai tambahan, wilayah ini terdiri dari sedimen yang jenuh air, yang meningkatkan risiko likuifaksi dan longsor, memperburuk kerusakan yang terjadi.
Konflik internal yang berkepanjangan menjadi tantangan besar lainnya, terutama karena sebagian besar wilayah Myanmar, termasuk daerah yang terdampak gempa, masih dilanda perang saudara. Sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, perlawanan bersenjata semakin meningkat secara signifikan.
Akibatnya, pasukan pemerintah kehilangan kendali atas banyak wilayah, menjadikan sebagian besar area sulit dijangkau oleh organisasi kemanusiaan. Situasi ini diperparah dengan lebih dari 3 juta orang yang telah mengungsi akibat konflik, sementara hampir 20 juta lainnya sangat membutuhkan bantuan, sebagaimana dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dilansir AP News, Minggu (30/3/2025) Dinamika antara krisis politik dan bencana alam tampak jelas pada Sabtu malam, ketika Pemerintah Persatuan Nasional bayangan Myanmar mengumumkan gencatan senjata sepihak guna mendukung upaya penanganan pasca-gempa.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut bahwa sayap militernya, Pasukan Pertahanan Rakyat, akan menunda operasi militer ofensif selama dua minggu mulai Minggu di wilayah terdampak gempa. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional guna memastikan keamanan, kelancaran distribusi bantuan, serta pendirian kamp darurat dan fasilitas medis di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Namun, kelompok perlawanan menegaskan bahwa mereka tetap berhak melakukan tindakan defensif apabila mendapat serangan.
Gempa bumi yang terjadi pada Jumat siang mengakibatkan banyak bangunan ambruk, jalan mengalami keretakan parah, serta jembatan runtuh di berbagai wilayah. Bencana ini menyebabkan kehancuran signifikan pada infrastruktur vital, seperti jembatan, jalan utama, fasilitas kesehatan, bandara, dan sistem telekomunikasi. Upaya pencarian serta evakuasi korban masih terus dilakukan, tetapi menghadapi hambatan akibat situasi yang tidak menentu dan gangguan pada layanan darurat.[]
Penulis :
Muhammad Husen, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Pontianak
