 |
| Hafsah Syahida (Foto/IST) |
Salah satu permasalahan yang masih terjadi di negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menjadi prioritas pembangunan ekonomi. Angka kemiskinan setiap tahun ke tahun masih terus meningkat. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk memutus tali kemiskinan yang ada. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan masih menjadi tantangan utama.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS juga menetapkan seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp 535.547 per bulan atau setara dengan $3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah $2,15 PPP per hari.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pesentase kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Pada bulan September 2012 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Persentase penduduk miskin Maret 2024 menurun menjadi 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
GDP menjadi salah satu pengaruh menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. GDP (Gross Domestic Bruto) merupakan perhitungan yang di gunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama dalam aktivitas perekonomian. GDP juga dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang merupakan ukuran perkembangan ekonomi suatu negara. PDB di hitung sebagai total nilai tambah seluruh unit bisnis di suatu negara. Secara umum, PDB digunakan sebagai cara untuk menentukan pendapatan nasional. Bahwa PDB berarti mencakup semua uang yang diperoleh di negara tersebut, baik oleh penduduk domestik (dalam negeri) maupun warga asing yang tinggal atau mengunjungi negara tersebut.
Beberapa faktor yang mempengaruhi GDP terhadap angka kemiskinan yaitu, pertama, Distribusi Pendapatan, yang pada dasarnya peningkatan GDP dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya ada lebih banyak lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Kualitas pekerjaan juga penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta juga memiliki upah yang layak dan kondisi kerja yang baik. Data: Menurut BPS, pada periode 2021 s.d. 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,39 persen.
Kedua, Alokasi Sumber Daya, peningkatan GDP memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur, dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti akses jalan dan transportasi umum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dalam mendistribusikan barang dan jasa yang lebih efisien. Sehingga, masyarakat dapat memanfaatkan dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dan juga infrastruktur seperti listrik dan air bersih yang sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat yang diperlukan untuk kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan. Data: Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, persentase pendidikan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas SMA (30,22%), SD (24,62%), SMP (22,74%), dan Perguruan tinggi (10,15%). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat data di atas melibatkan 345 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. Kemudian, pada layanan kesehatan pada tahun 2023 BPS menginformasikan bahwa sekitar 72% penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan. Diantaranya: BPJS Kesehatan (66,44%), Jamkesda (5,97%), dan Asuransi Swasta (0,54%).
Ketiga, Kebijakan Pemerintah, pemerintah telah menyediakan beberapa bantuan kepada masyarakat yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemberian uang tunai secara langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, Program Keluarga Harapan (PKH) program yang memberikan bantuan bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan kesehatan, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) penyaluran bantuan pangan dalam bentuk voucher atau kartu untuk membeli kebutuhan makanan di toko tertentu. Data: BLT, diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp. 400.000 per KPM. Lalu, pada PKH diberikan Rp 10 juta kepada KPM dengan total bantuan yang berbeda-beda tergantung pada kategori penerima per tahun di berikan 3 juta untuk ibu hamil, anak balita dan bantuan pendidikan. Dan BPNT diberikan kepada KPM per bulan Rp 200 ribu yang dibegikan setiap dua bulan sekali dengan total mencapai 400 ribu dalam satu kali pencairan.
Upaya tambahan yang lebih besar untuk memastikan bahwa GDP berdampak positif pada kemiskinan:
Pengembangan Ekonomi Daerah, proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dengan pengembangan potensi ekonomi lokal dan UMKM serta pemerataan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah terpencil. Data: per tahun 2023, ada 33 juta UMKM di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,5 % di bandingkan tahun 2022. Dan UMKM berkontribusi lebih dari 60 % terhadap GDP sekitar Rp 8.573 T setiap tahunnya.
Penguatan Sistem Jaminan Sosial, langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Data: pada akhir tahun 2023, jumlah penerima BPJS Kesehatan mencapai 267, juta jiwa yang mencakup sekitar 95,75% dari total populasi Indonesia. Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meningkat dari 19,2 juta pekerja pada tahun 2015 menjadi 41,5 juta pekerja pada tahun 2023.
Bantuan Modal Usaha, menjadi pendukung finansial yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha mereka terutama UMKM dan mendorong pengembangan produk serta perluasan pasar. Data: pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melanjutkan program bantuan modal usaha dengan memberikan hibah sebesar Rp 2 juta per usaha kepada UMKM yang memenuhi syarat.
Kesimpulannya, pertumbuhan GDP yang positif sering kali berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak lapangan kerja tercipta, sehingga meningkatkan pendapatan masyarkat yang berpotensi mengurangi kemiskinan. Meskipun pertumbuhan GDP dapat menurunkan kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat dampak positif tersebut. pertumbuhan GDP yang diiringi dengan investasi dalam program sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.[]
Penulis :
Hafsah Syahida, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
