 |
| Foto : ILUSTRASI |
DISPENSASI pernikahan dalam hukum acara peradilan agama adalah prosedur yang memungkinkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, yang dilakukan jika pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun. Dispensasi pernikahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Dalam hukum acara peradilan agama, dispensasi pernikahan diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
Namun, dalam beberapa kasus, dispensasi pernikahan juga dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dispensasi pernikahan telah menjadi subjek kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks hukum acara peradilan agama. Dispensasi pernikahan dilakukan untuk mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal yang ditetapkan oleh Negara. Namun, hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti rentetan masalah lainnya yang dapat timbul ketika nikah siri dilakukan.
Dalam hukum acara peradilan agama, dispensasi pernikahan diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
Namun, dalam beberapa kasus, dispensasi pernikahan dapat diberikan untuk alasan-alasan yang sangat urgent dan didukung oleh bukti yang cukup. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana calon pengantin belum matang secara fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, maka dispensasi pernikahan dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Dalam beberapa kasus, dispensasi pernikahan juga dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dalam kesimpulan, dispensasi pernikahan dalam hukum acara peradilan agama harus diberikan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dispensasi pernikahan harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal, tetapi juga harus mempertimbangkan rentetan masalah lainnya yang dapat timbul ketika nikah siri dilakukan.
Dalam kesimpulan, dispensasi pernikahan dalam hukum acara peradilan agama harus diberikan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dispensasi pernikahan harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal, tetapi juga harus mempertimbangkan rentetan masalah lainnya yang dapat timbul ketika nikah siri dilakukan.[]
Pengirim :
Tya Vuspita Sari, Mahasiswa Fakultas Hukum UBB, email : tvuspitasari@gmail.com
