 |
| Indah (Foto : IST) |
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperdiksikan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian dalam momentum pemilihan umum atau disebut dengan pemilu. Indonesia juga telah terhitung melakukan dua kali pemilu didalam tengah gejolak ekonomi global.
Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,17 persen secara tahunan pada triwulan II-2023 atau meningkat dari triwulan I-2023 dengan jumlah sebesar 5,03 persen secara tahunan. Namun, pemilu tidak kuat mendorong perekonomian ini ditahun 2023. Sumbangan pemilu terhadap pertumbahan ekonomi 2023 relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Dikarenakan banyak peraturan anggaran belanja dari luar pemerintah tahun 2024, dengan demikian pada tahun 2023, PDB nasional diperkirakan 4,9 persen.
Pertumbuhan ekonomi mampu menebus 5 persen apabila iklim perdangangan internasional Kembali normal pada akhir tahun 2023, kinerja ekspor neto akan dipengaruhi oleh penurunan aktivitas perdanganan dunia, sejalan dengan resiko perlambatan ekonomi global.
Namun, pengeluaran pemerintah untuk aliran belanjan modal pemerintah rata-rata tumbuh 32,6 persen secara tahunan pada kuartal III-2023, terutama unutk belanja modal terkait dengan penyelesain Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN). Dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,04 persen pada tahun 2023 atau melambat dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen secara tahunan.
Dan Indonesia pada tahun 2008 mengalami krisis keuangan global dan gejolak ekonomi akitbat pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS (taper tantrum) pada 2013. Momentum pemilu serentak dan kondisi moneter global akan menjadi faktor utama yang memengaruhi perekonomian domestik pada tahun 2024. Berdasarkan data historis PDB mulai tahun 2010 yang mencakup Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) secara konsisten mencapai puncuknya pada tahun-tahun pemilu.
Peningkatan ini disebabkan kenaikan belanja partai politik untuk kampanye sepanjang tahun pemilu dibandingkan dengan tahun-tahun nonpemilu. Terkait dengan kebijakan moneter ditengah momentum hajatan pemilu, yang mana tren di Indonesia menunjukannya BI justru menaikan suku bunga acuan sebelum menjalakan pemilu lalu dan menurunkannya pada tahun pemilu seekarang.
Hal ini tidak lepas dari tekanan global pada tahun 2008-2009 taper tantrum itu pada tahun 2013, dan perang dagang AS-China pada tahun 2018 sehingga BI terpaksa menerapakan kebijakan moneter yang ketat. Ketika periode ketidakpastian, bank sentral melakukan normalisasi indicator moneter dengan menurunkan suku bunga acuan. Factor dalam hal ini disebabkan ketidakpastian global tersebut, antara lain, dipicu era suku bunga tinggi negara maju, seperti Amerika Serikat, perlambatan ekonomi global, serta eskalasi konflik geopolitik.[]
Pengirim :
Indah, mahasiswa Jurusan Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, email : veriiarianta@gmail.com
