 |
| Foto : Ilustrasi |
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999.
Undang-undang resminya adalah UU Nomor 10 Maret 1999. Pelanggaran HAM ada dua jenis, tergantung sifatnya, yaitu ringan dan berat. Pelanggaran hak asasi manusia adalah kegagalan memenuhi kewajiban dasar terhadap orang lain. Bahkan setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterbitkan, banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius masih terjadi di seluruh dunia.
Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tindakan terkait hak asasi manusia diharapkan dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Selain untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya suatu negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi Hak Asasi Manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Luk, 2019).
Konsep hak asasi manusia secara jelas menggambarkan posisi negara dalam mengatur masalah hak asasi manusia. Negara menganggap diri mereka mampu memenuhi misi untuk mempromosikan hak asasi manusia secara global. Akibatnya negara menjadi entitas yang kuat dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kemajuan hak asasi manusia.
Sebagaimana prinsip dari hak asasi. manusia, negara bertindak sebagai pemegang human rights, setiap individu yang tunduk pada kekuasaan negara adalah orang yang memiliki hak. Beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah kewajiban untuk menghormati, melaksanakan, dan melindungi (Rahayu, 2015).
Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menghormati hak asasi manusia. Berikut beberapa contoh peran penting pemerintah dalam konteks ini Mengembangkan dan menegakkan hokum.
Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan memastikan penegakannya. Hal ini mencakup pengesahan undang-undang dan peraturan yang melarang diskriminasi, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Perlindungan dan pemantauan, Pemerintah harus melindungi warga negaranya dari ancaman terhadap hak asasi manusia, baik melalui tindakan pihak swasta maupun publik. Pemerintah juga harus memantau aktivitas aparat keamanan dan lembaga negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM.
Pendidikan dan Kesadaran, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui kampanye pendidikan dan informasi. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bagaimana melindunginya.
Akses terhadap keadilan, Pemerintah harus memastikan akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan sehingga individu dapat mengambil tindakan hukum jika hak asasi manusia mereka dilanggar. Termasuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Kerjasama internasional, Pemerintah juga mempunyai peran dalam kerja sama internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini melibatkan partisipasi dalam organisasi internasional, seperti PBB, dan dukungan terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia.
Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM di antaranya adalah Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM, Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM.
Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM.
Sekian banyak upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk melindungi ham tetapi masi ada berita simpang siur atas hukum ham diantaranya lemahnya sistem hukum.
Pelanggaran HAM semakin banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum. Jika pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, maka pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah jera melakukan tindakan pidana ini, dan korbannya akan semakin banyak.
Pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Mereka harus mengadopsi undang-undang, kebijakan, dan mekanisme penegakan hukum yang memastikan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan dipatuhi dan dilindungi.
Penting untuk diingat bahwa menghormati hak asasi manusia adalah tanggung jawab kolektif semua komunitas dan organisasi, bukan hanya tugas pemerintah. Namun, pemerintah mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi di tingkat nasional.[]
Pengirim :
Syelvi Maulinda, Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas, email : syelvimaulinda@gmail.com
