 |
| Sahli Sakiri (Foto : IST) |
Mengawali tulisan opini ini yang dimana sebagai refleksi atas peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar manusia mau melindungi lingkungan. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengajak para pembaca yang budiman untuk berkontemplasi (merenung dengan benar-benar fokus) terhadap dinamika yang sedang terjadi dan dihadapi atas ekonomi dan persoalan lingkungan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini.
Penambangan timah ilegal dan pembangunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdampak signifikan terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, kedua kegiatan ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Penambangan timah ilegal di Banga Belitung telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Lahan pertanian dan hutan banyak yang rusak, sungai tercemar limbah pertambangan. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan merusak habitat satwa liar.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatat, sekitar 1.053.253,19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis atau 64,12 persen dari luas daratan.
 |
Penambangan Ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar (Foto : IST) |
Pada prakteknya kegiatan penambangan timah ilegal juga memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat setempat. Banyak masyarakat Bangka Belitung yang bekerja di sektor ini dan mengandalkan pendapatan dari kegiatan pertambangan. Namun, kegiatan ini tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan.
Pengembangan kelapa sawit di Bangka Belitung juga memberikan dampak yang berbeda bagi masyarakat. Sebagai komoditas yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, pengembangan kelapa sawit memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Mengutip dari distan.babelprov.go.id tercatat luas kebun sawit rakyat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mencapai 75.734,17 hektar.
 |
| Kelapa Sawit Rakyat di Desa Air Bara, Bangka
Selatan (Foto : IST) |
Akan tetapi, pengembangan kelapa sawit juga memiliki dampak lingkungan yang serius. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak lahan hutan yang rusak dan sungai-sungai tercemar oleh limbah pertanian. Ini juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem lingkungan yang parah. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari kedua kegiatan tersebut.
Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak penambangan timah ilegal dan memperketat pengawasan terhadap pengembangan sawit yang tidak berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat. Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan dan pelatihan untuk mengembangkan sektor pertanian atau sektor lain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan upaya tersebut diharapkan tercipta keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalaulah, pemerintah tidak memberikan alternatif pekerjaan untuk mencari penghidupan jangan juga menyalahkan masyarakat atas kerusakan yang terjadi karena pada dasarnya itu bermula dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Penulis melihat perlu untuk dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta memberikan solusi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bagi masyarakat Bangka Belitung. Sebelumnya, perkebunan lada merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Bangka Belitung. Namun, dengan semakin banyaknya lahan yang terkonversi menjadi pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit , perkebunan lada semakin sulit untuk dilakukan.
Ditambah dengan tanaman lada sekarang yang mudah terserang penyakit dan biaya operasional pemeliharaan lada yang begitu mahal menjadikan bertani lada tidak menguntungkan. Apalagi harga lada sekarang terjun bebas yang berarti tidak bisa menutup modal yang telah dikeluarkan.
Apalagi baru-baru ini Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, mengizinkan kembali dilakukannya ekspor pasir laut. Ini jelas akan menambah dampak buruk bagi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penambangan pasir laut, yang nantinya bertujuan untuk diekspor dapat menyebabkan peningkatan abrasi dan erosi pesisir pantai yang akan berdampak pada sumber daya pariwisata di Babel dan ini sulit untuk ditanggulangi. Sebagaimana dikutip dari Bangkapos.com, Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi mengatakan “apabila keran ekspor pasir laut tetap dilakukan, tentunya akan berdampak terhadap lingkungan dan kerugian dari sumber daya alam di Babel”.
Menurut penulis, penambangan timah ilegal pun sulit untuk diatasi, apalagi dengan diterapkannya sumber ekspor pasir laut ini, tentu akan menambah kesulitan dalam pengawasan dan pengelolaan. Dalam menyikapi persoalan tersebut penulis ingin memberikan beberapa solusi atas permasalahan tersebut diantaranya :
1. Peningkatan Pemantauan dan Penegakan Hukum
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang melanggar hukum seperti penambangan ilegal atau tidak berkelanjutan. Perlu penguatan lembaga pemantau lingkungan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera dan mendorong pelaku industri untuk beroperasi secara bertanggung jawab.
2. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Berkelanjutan
Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik penambangan yang berkelanjutan dan sekaligus pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini termasuk menetapkan kuota penambangan dan pembukaan lahan baru untuk penanaman kelapa sawit sesuai dengan kapasitas regenerasi alami, melindungi ekosistem, mengelola limbah tambang, dan memantau kualitas air dan udara. Kebijakan dan peraturan tersebut juga harus mencakup aturan yang ketat sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran.
3. Diversifikasi Ekonomi dan Sumber Daya
Pemerintah harus mendorong diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung untuk mengurangi ketergantungan pada industri pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pariwisata, pertanian berkelanjutan, perikanan dan industri kreatif. Diversifikasi sumber daya akan membantu mengurangi tekanan pada lingkungan serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah perlu melakukan kampanye intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan dampak negatif dari penambangan illegal yang tidak berkelanjutan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan juga penting. Dengan melibatkan masyarakat, akan ada kesadaran dan dukungan kolektif yang lebih besar untuk perlindungan lingkungan.
5. Berinvestasi dalam Teknologi dan Inovasi
Pemerintah dapat mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari sektor penambangan. Ini termasuk penggunaan metode penambangan yang ramah lingkungan, pengolahan limbah penambangan yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan dalam proses penambangan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi dan inovasi berkelanjutan.
6. Kerjasama Regional dan Internasional
Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, lembaga internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar negara dan kawasan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara holistik.
Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung, serta mendorong kembali agar lada Bangka Belitung kembali kepada masa kejayaan dulu dengan berpegang pada prinsip berkelanjutan dan keselarasan antara kelestarian lingkungan dengan tuntutan kehidupan masyarakat.[]
Pengirim :
Sahli Sakiri, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, email : sahlisakiri@gmail.com
