 |
| Chaerani Az-Zahra (Foto : IST) |
Seorang Tiktokers Bima Yudho Saputro menjadi sorotan karena videonya yang mengkritik Provinsi Lampung. Dalam videonya, ia mengkritik bahwa jalan di kotanya rusak parah dan tidak ada perbaikan serius dari pemerintah. Video kritikan Bima ini menyebar luas ke berbagai platform media sosial sehingga memicu banyaknya video beredar memperlihatkan kondisi jalan di Lampung yang memperkuat bahwa kritikan Bima benar adanya. Publik mendukung Bima karena berhasil menyuarakan suara warga Lampung akan keresahan tentang jalan yang rusak. Kritikan pedas Bima membuat pemerintah Lampung mulai memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
Sayangnya, perbaikan jalan oleh pemerintah Lampung terkesan buru-buru dan tidak memperhatikan kualitas perbaikan jalan. Seperti, pada Jalan Pasar Baru, Rumbia yang sempat diperbaiki namun hanya sebatas pengurukan batu. Pemerintah setempat melakukan perbaikan jalan secara instan dan tidak dilakukan dengan hati-hati dimana jalan yang rusak parah hanya diperbaiki dengan pengaspalan tipis saja. Pengaspalan tipis mampu digunakan untuk memperbaiki kerusakan ringan. Tentu, jika perbaikan dilakukan dengan asal-asalan maka hasilnya tidak akan bertahan lama. Perbaikan jalan yang rusak parah seharusnya butuh waktu dan tidak sekadar ditimbun dengan aspal saja.
Perbaikan jalan yang asal-asalan secara kilat ini membuat warga lampung kecewa dengan pemerintah setempat. Publik menilai perbaikan tersebut sebagai proyek Roro Jonggrang. Benar saja, setelah hujan turun proyek tersebut tidak bertahan lama dan jalan yang diperbaiki rusak kembali. Hal ini menunjukan bahwa ketidakmampuan pemerintah Lampung dalam memperbaiki jalan rusak. Banyak hal yang harus diperbaiki dari jalan rusak agar bisa bertahan lama.
Secara teknis, pembangunan jalan terdiri dari badan jalan dan lapisan bawah aspal. Pengaspalan jalan hanyalah pelapis pengerasan final dan proses pengerjaan akhir. Jika terjadi pemadatan lapisan tanah dasar yang kurang padat, maka akan berakibat pada penurunan kualitas jalan. Sebelum dilakukan perbaikan jalan, penting untuk mengumpulkan data terkait kondisi jalan seperti volume lalu lintas. Selain itu, perlu adanya perencanaan teknis yang matang dan mengacu ada Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait perencanaan tebal perkerasan jalan. Serta, monitoring dan pemeliharaan jalan setelah proses pengerjaan berakhir juga perlu dilakukan agar jalan lebih tahan lama.
Salah satu penyebab jalan tidak tahan lama di Bandar Lampung adalah sistem drainase yang buruk, hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan. Drainase sangat penting untuk menampung air hujan agar tidak menggenang di jalan yang berakhir jalan menjadi berlubang. Selain itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyalahkan kendaraan yang overload milik para pengusaha menjadi penyebab jalan di Lampung mudah rusak. Beliau mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk menertibkan truk yang mengangkut muatan lebih untuk menjaga jalan.
Sudah bertahun-tahun jalan rusak, pemerintah daerah setempat memperbaiki dengan asal-asalan, alhasil jalan akan rusak kembali, dan siklusnya akan berputar seperti itu. Namun, bukannya langsung menindaklanjuti dengan baik, Gubernur Lampung malah menuduh para pengusaha yang menggunakan jalan dengan melebihi kapasitas muatan kendaraan. Padahal beliau menjabat sebagai Gubernur Lampung selama 10 tahun dan selama itu tidak ada perubahan signifikan pada jalan yang rusak. Walaupun sempat terjadi drama dengan Pemda Lampung, aksi viral Bima berhasil menarik perhatian Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk meninjau langsung jalan rusak di Provinsi Lampung.
Pada tanggal 5 Mei 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya meninjau langsung infrastruktur di Provinsi Lampung. Kedatangan Joko Widodo ditemani dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini disambut meriah oleh warga Lampung. Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pengumpulan data jalan rusak dan jika provinsi hingga kabupaten/kota tidak mampu memulihkan jalan, maka kementrian PUPR akan mengambil alih perbaikan tersebut. Presiden akan memberikan dana sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan ini. Dana tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan yang rusak parah dan Joko Widodo menginstruksikan pemerintah pusat untuk mengambil alih, kemudian sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Melalui akun sosial medianya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Lampung. Pada tahun 2023, pemerintah pusat sudah mentransfer dana ke pemerintah daerah Lampung sebesar Rp402,44 miliar untuk pembangunan jalan Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Lampung. Menkeu Sri Mulyani pun miris karena jalanan sangat rusak parah walaupun sudah diberikan anggaran jumbo. Publik pun menaruh rasa curiga apakah dana yang digelontorkan ini dikorupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, tentunya akan merugikan negara karena dana yang digelontorkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Hal ini menunjukan adanya indikasi korupsi anggaran negara. Buntut dari aduan publik, KPK juga akan mengkaji dan menyelidiki mengenai anggaran yang ganjal ini.
Kritikan Bima berhasil membuat perubahan bagi infrastruktur Lampung. Karena kritikannya, jalan yang rusak bertahun-tahun langsung diperbaiki dengan serius oleh pemerintah dan KPK ikut bergerak untuk meninjau anggaran Provinsi Lampung. Banyak aduan dari masyarakat yang tidak ditanggapi serius oleh pemerintah daerah. Apalagi suara masyarakat pelosok yang mungkin tidak terdengar oleh pemerintah. Terlihat bahwa pemerintah daerah akan bergerak jika keluh kesah masyarakat viral dan menjadi sorotan publik. Pertanyaannya, apakah harus menunggu masyarakat memviralkan dahulu agar pemimpin peduli dengan masyarakatnya?
Seharusnya seorang pemimpin peduli dengan kondisi rakyat dan mendengar keluh kesah warganya. Pemerintah Daerah Lampung melakukan perbaikan jalan dengan kebut semalam, dana tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, serta tidak adanya intropeksi dari penguasa dan malah menyalahkan pihak luar. Sangat miris ketika melihat persoalan baru akan diselesaikan pemerintah setelah menjadi trending di media massa. Kapan Indonesia bisa maju kalau pemerintah tutup mata dan telinga dengan keluhan rakyat. Rakyat kecil yang selama ini terdampak buruk dan memiliki kehidupan yang sulit akibat pemerintah yang tertidur lelap. Apakah publik harus berbondong-bondong membangunkan tidur sang penguasa agar bisa bekerja dengan maksimal?[]
Pengirim :
Chaerani Az-Zahra, mahasiswi Jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar Kota Magelang, email : chaerani.azzahra6@gmail.com
