 |
| Foto : ILUSTRASI |
Anindito Aditomo, Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Penilaian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menyoroti bahwa penerapan Kurikulum Mandiri pada tahun 2023 masih sepenuhnya opsional. Pada tahun 2024, kurikulum baru akan diadopsi secara nasional. “Tahun ini tidak wajib. Tahun 2023 tetap opsional. Anindito mengatakan kepada media di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2018, “Kami membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin belajar dan kami dipersilakan untuk berupaya meningkatkan pembelajaran.
Menurutnya, memodifikasi kurikulum dengan cepat membahayakan penyampaian pengajaran. Ia mengklaim bahwa Kurikulum Mandiri sudah diterapkan sejak awal. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Dia menuturkan, tahun 2019 pihaknya melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013 dan mengembangkan kurikulum prototipe pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pihaknya menguji coba di lebih dari 3.000 Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, termasuk di daerah terpencil, lalu tahun 2022 ada 140.000 satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Kita kaget juga. Saya bayangkan 20.000 baguslah. Ini 140.000 yang ingin melakukan transformasi pembelajaran," jelasnya. Anindito memastikan, ketika Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional, implementasinya masih sesuai tahapan. Artinya, tidak semua sekolah harus langsung menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum di sekolah.
"Tetap ada tahapan-tahapan tadi. Yang sudah siap silakan ganti, yang belum siap silakan pelajari dulu. Jadi sama pendekatannya bertahap," katanya. Dia mengatakan, implementasi sesuai tahapan untuk mengantisipasi kegaduhan di tingkat sekolah. Dia juga menyebut pendekatan bertahap memberikan waktu kepada satuan pendidikan untuk merasakan manfaat dari Kurikulum Merdeka, sehingga kurikulum tersebut dapat diterima dalam jangka panjang.
"Apa yang menjamin ini (Kurikulum Merdeka) berlangsung setelah menterinya ganti? Kebermanfaatan," terangnya. Anindito menambahkan, pihaknya telah menyiapkan beragam instrumen pendukung seperti buku teks bagi guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sekolah Penggerak juga kelak menjadi tempat belajar bagi sekolah-sekolah lain yang mau mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. "Sehingga kalau ini dirasakan manfaatnya ini jadi gerakan. Bukan menjadi kebijakan lagi. Jadi dari program, ke kebijakan, menjadi gerakan. Itu strategi untuk keberlanjutan," tandasnya.[]
Pengirim :
Muhammad Dzafa Fathurrohman, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
