TamiangNews.com | Semakin meningkatnya akan kebutuhan publik terkait informasi dan layanan yang berkualitas telah sebagaimana disediakan langsung oleh pemerintah untuk senantiasa dapat mendorong setiap kantor atau instansi pemerintahan dalam mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal dengan melalui proses transformasi menuju layanan e-government tersebut.
Dikarenakan, proses transformasi e-government, di mana kantor atau instansi pemerintahan dapat meningkatkan akan kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses berbagai bentuk informasi dan layanan yang saat ini menjadi keresahan dari publik.
Implikasi mengenai pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan potensi yang sangat luas, terutama di era globalisasi saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang terkait penataan di berbagai sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh kepentingan masyarakat harus ditempatkan dalam posisi yang sentral.
Karena, perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental harus adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan menjawab semua jenis tuntutan dari adanya perubahan. Dengan demikian bahwa, e-government dilakukan untuk senantiasa dapat memperbaiki sistem manajemen dan tata kerja pada setiap lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pada teknologi informasi dan komunikasi.
Akan tetapi, dalam penerapan e-government tidak semudah yang dibayangkan, bukan pada mengubah dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi. Selain itu juga, terdapat kurangnya pemahaman terhadap paradigma e-government yang sering mengakibatkan kegagalan dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Seperti halnya, pada pemerintah harus melakukan proses transformasi menuju e-government, terutama dalam konteks transformasi pada budaya birokrasi pemerintah, baik itu dalam aparatur, sistem manajemen, dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang berbasis pada elektronik.
Peranan dari pemerintah harus senantiasa dapat memanfaatkan akan potensi dari teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah, mengelola, dan menyalurkan berbagai bentuk informasi kepada publik. Maka dari itu, peran pemerintah sangat mendukung dalam kemajuan dari e-government, agar pada nantinya masyarakat dapat merasakan dari dampak pada layanan e-government tersebut.
Seluruh lembaga pemerintah harus dapat memanfaatkan terhadap informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Dikarenakan, penerapan e-government memang tidak mudah, bukan hanya sekedar mengubah dari yang manual menjadi komputerisasi, akan tetapu perlu adanya ketelitian tersendiri dalam mengubahnya.
Selain itu juga, kurangnya pemahaman akan paradigma dari e-government yang mengakibatkan kegagalan dalam proses penerapannya.
Seperti halnya pada pemerintah harus melakukan transformasi menuju layanan e-government, khususnya pada budaya birokrasi pemerintah, baik itu aparaturnya, sistem manajemen, dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang berbasis pada elektronik. Perubahan paradigma ini harus mendorong kemauan lembaga pemerintah untuk merubahnya semata-mata dalam rangka mewujudkan layanan e-government sebagai salah satu agenda dari reformasi birokrasi. Memang sudah banyak daerah, departemen, dan lembaga pemerintah yang telah mengimplementasikan e-government ini.
Dengan demikian bahwa, kualitas layanan e-government yang disediakan oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan secara berkesinambungan, di mana layanan yang cepat, tepat, dan transparan menjadi kunci untuk mengurangi biaya yang mahal, proses, dan waktu yang lama. Karena, pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kualitas layanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, bahkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung juga sangat mempengaruhi loyalitas dari dimensi kualitas yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Dukungan dari adanya teknologi yang mudah dan reliabel sangat mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Oleh karena itu, persepsi positif dari pelanggan dapat diciptakan dari kualitas layanan yang akan diberikan, pada akhirnya akan mengacu kepada kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Bahkan, kualitas layanan berdasarkan perbandingan antara harapan pengguna dan kenyataan yang akan dirasakan oleh pengguna pada nantinya.
Lebih jauh lagi bahwa, kualitas senantiasa dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Maka dari itu, dalam meningkatkan kualitas layanan e-government pada proses penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan evaluasi atau pengukuran untuk menilai efektivitas organisasi dalam menyediakan layanan kepada pelanggan.
Kualitas layanan e-government menjadi salah satu elemen penting saat ini. Dikarenakan, kepuasan dan loyalitas pelanggan akan terlihat seberapa baik layanan e-government itu dapat diimplementasikan. Dengan demikian bahwa, dari adanya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi semua kalangan saat ini. Oleh karena itu, kualitas layanan e-government harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Maka dari itu, kualitas layanan e-government dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia harus dapat dimanfaatkan dengan baik, agar pada nantinya dapat memberikan kemudahan bagi semua kalangan untuk kedepannya nanti. [] ***
