TamiangNews.com, SOLO -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang besar untuk abstain dalam Pilkada Kota Solo 2020. Konsekuensinya, kader-kader PKS tidak akan menggunakan hak pilihnya di perhelatan demokrasi yang digelar Desember itu.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Solo, Sugeng Riyanto, Selasa (25/8). Ia mengatakan pilihan abstain lebih realistis dibanding tetap membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon walikota.
"Kita harus realistis. Maka kemungkinan kita akan netral dengan kata lain abstain," kata Sugeng.
Pilihan abstain, terangnya, sejalan dengan aspirasi yang dihimpun dari pengurus partai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Solo, Kecamatan, hingga kelurahan yang tidak menginginkan PKS mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa yang diusung PDIP.
Selain itu, PKS Solo juga menggali aspirasi dari konstituen dan simpatisan partai. Hasilnya, klaim Sugeng, mereka menyuarakan hal yang sama.
"Demikian juga masukan dari teman-teman DPD dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Artinya, kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS ini. Makanya kita tidak mendukung Gibran," katanya.
Meski demikian, legislator Kota Solo itu mengatakan sikap tersebut belum diputuskan lantaran masih akan dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah dan DPP PKS.
"Cuma dalam konteks sikap partai kita belum sampai menentukan sikap. Tapi ada opsi untuk abstain itu. Aspirasi dari teman-teman ini yang nanti kita komunikasikan dengan DPW dan DPP," katanya.
Untuk diketahui, PKS sempat berusaha membangun koalisi dengan sejumlah sejumlah partai untuk memunculkan lawan untuk Gibran. Beberapa partai seperti PAN, Gerindra, dan Golkar. Namun setelah Gibran mendapat rekomendasi dari DPP PDIP, partai-partai tersebut turut melabuhkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo itu.
PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua di DPRD Solo kini menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan sikap. Meski masih berusaha membangun koalisi, Sugeng mengakui pintu kerja sama untuk mengusung calon sendiri kian tertutup.
"Membangun koalisi itu harapan pertama. Masih kita usahakan. Tapi sepertinya kita memang harus lebih realistis. Situasinya memang semakin sulit dilakukan," kata dia.
Di tengah suasana persaingan memburu kursi Wali Kota Solo, Didik Hermawan saat masih menjabat Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Solo justru menunjukkan dukungannya terhadap Gibran. Itu dilakoni Didik dengan memakai batik kekinian yang menjadi ciri khas Gibran saat membaca pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Solo, 29 Juli lalu.
Saat dikonfirmasi setelahnya kala itu, Didik mengakui itu sebagai bentuk dukungan untuk Gibran dari Kaukus Muda PKS. Atas langkahnya tersebut, Didik pun dicopot dari jabatannya seabgai Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Solo.
DPRD Kota Solo hanya dihuni enam fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PAN, Gerindra dan PSI. PDIP menguasai kursi mayoritas dengan total 30 dari 45 kursi. PKS memiliki lima kursi.
Dari partai-partai tersebut, hanya PKS yang belum menyatakan mendukung Gibran di Pilkada Solo. Namun demikian, tanpa PKS pun Gibran sudah memenuhi syarat maju di Pilkada Solo. Dia berpasangan dengan Teguh Prakosa. PKS sendiri tak mungkin mengusung calon sendiri karena terbentur aturan syarat jumlah kursi. [] CNN
 |
| Foto : CNN |
"Kita harus realistis. Maka kemungkinan kita akan netral dengan kata lain abstain," kata Sugeng.
Pilihan abstain, terangnya, sejalan dengan aspirasi yang dihimpun dari pengurus partai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Solo, Kecamatan, hingga kelurahan yang tidak menginginkan PKS mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa yang diusung PDIP.
Selain itu, PKS Solo juga menggali aspirasi dari konstituen dan simpatisan partai. Hasilnya, klaim Sugeng, mereka menyuarakan hal yang sama.
"Demikian juga masukan dari teman-teman DPD dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Artinya, kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS ini. Makanya kita tidak mendukung Gibran," katanya.
Meski demikian, legislator Kota Solo itu mengatakan sikap tersebut belum diputuskan lantaran masih akan dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah dan DPP PKS.
"Cuma dalam konteks sikap partai kita belum sampai menentukan sikap. Tapi ada opsi untuk abstain itu. Aspirasi dari teman-teman ini yang nanti kita komunikasikan dengan DPW dan DPP," katanya.
Untuk diketahui, PKS sempat berusaha membangun koalisi dengan sejumlah sejumlah partai untuk memunculkan lawan untuk Gibran. Beberapa partai seperti PAN, Gerindra, dan Golkar. Namun setelah Gibran mendapat rekomendasi dari DPP PDIP, partai-partai tersebut turut melabuhkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo itu.
PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua di DPRD Solo kini menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan sikap. Meski masih berusaha membangun koalisi, Sugeng mengakui pintu kerja sama untuk mengusung calon sendiri kian tertutup.
"Membangun koalisi itu harapan pertama. Masih kita usahakan. Tapi sepertinya kita memang harus lebih realistis. Situasinya memang semakin sulit dilakukan," kata dia.
Di tengah suasana persaingan memburu kursi Wali Kota Solo, Didik Hermawan saat masih menjabat Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Solo justru menunjukkan dukungannya terhadap Gibran. Itu dilakoni Didik dengan memakai batik kekinian yang menjadi ciri khas Gibran saat membaca pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Solo, 29 Juli lalu.
Saat dikonfirmasi setelahnya kala itu, Didik mengakui itu sebagai bentuk dukungan untuk Gibran dari Kaukus Muda PKS. Atas langkahnya tersebut, Didik pun dicopot dari jabatannya seabgai Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Solo.
DPRD Kota Solo hanya dihuni enam fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PAN, Gerindra dan PSI. PDIP menguasai kursi mayoritas dengan total 30 dari 45 kursi. PKS memiliki lima kursi.
Dari partai-partai tersebut, hanya PKS yang belum menyatakan mendukung Gibran di Pilkada Solo. Namun demikian, tanpa PKS pun Gibran sudah memenuhi syarat maju di Pilkada Solo. Dia berpasangan dengan Teguh Prakosa. PKS sendiri tak mungkin mengusung calon sendiri karena terbentur aturan syarat jumlah kursi. [] CNN
