TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Tidak adanya posko pengawasan Covid-19 di perbatasan Aceh Tamiang juga menjadi perhatian anggota DPRA, Asrizal H Asnawi.
Politisi PAN ini secara khusus telah meninjau langsung Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruanmuda yang merupakan titik perbatasan dengan Sumatera Utara, Rabu (6/5/2020).
Sepanjang berada di perbatasan, Asrizal melihat mobilisasi dari arah Aceh Tamiang ke Langkat, Sumatera Utara dan sebaliknya cukup bebas, tanpa pemeriksaan sama sekali.
“Memang sepi, tidak seramai biasanya. Tapi tetap saja harus diperiksa. Ini sama sekali tidak ada petugas kita di sana,” kata Asrizal, Kamis (7/5/2020).
Asrizal mengatakan, kasus positif Covid-19 yang dialami empat warga Aceh Tamiang seharusnya disikapi pemerintah dengan lebih bijak dan memperketat seluruh jalur perbatasan.
Posko di perbatasan ini, kata Asrizal, bukan untuk melarang orang masuk ke Aceh, melainkan hanya untuk memastikan para pendatang dalam kondisi sehat.
“Kita tidak ingin ada korban lain. Makanya mata rantai ini harus diputus dengan memperketat seluruh pintu masuk,” ujarnya.
Asrizal sepakat kalau perbatasan merupakan wewenang provinsi.
Politisi PAN ini pun menyarankan agar Pemerintah Aceh memanfaatkan jembatan timbang Seumadam sebagai posko pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang masuk.
“Kita ada jembatan timbangan di situ. Kenapa tidak itu saja kita manfaatkan sebagai posko pemeriksaan. Saya kira layaklah, kan hanya mengukur suhu tubuh penumpang,” lanjutnya.
Menurutnya keberadaan posko di perbatasan ini cukup mendesak mengingat Menteri Perhubungan telah membolehkan kembali moda transportasi beroperasi.
“Seiring dengan kebijakan ini tentu arus mobilisasi di perbatasan kembali meningkat. Harus secepatnya diaktifikan posko di perbatasan,” harapnya. [] TRIBUNNEWS
Politisi PAN ini secara khusus telah meninjau langsung Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruanmuda yang merupakan titik perbatasan dengan Sumatera Utara, Rabu (6/5/2020).
Sepanjang berada di perbatasan, Asrizal melihat mobilisasi dari arah Aceh Tamiang ke Langkat, Sumatera Utara dan sebaliknya cukup bebas, tanpa pemeriksaan sama sekali.
“Memang sepi, tidak seramai biasanya. Tapi tetap saja harus diperiksa. Ini sama sekali tidak ada petugas kita di sana,” kata Asrizal, Kamis (7/5/2020).
Asrizal mengatakan, kasus positif Covid-19 yang dialami empat warga Aceh Tamiang seharusnya disikapi pemerintah dengan lebih bijak dan memperketat seluruh jalur perbatasan.
Posko di perbatasan ini, kata Asrizal, bukan untuk melarang orang masuk ke Aceh, melainkan hanya untuk memastikan para pendatang dalam kondisi sehat.
“Kita tidak ingin ada korban lain. Makanya mata rantai ini harus diputus dengan memperketat seluruh pintu masuk,” ujarnya.
Asrizal sepakat kalau perbatasan merupakan wewenang provinsi.
Politisi PAN ini pun menyarankan agar Pemerintah Aceh memanfaatkan jembatan timbang Seumadam sebagai posko pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang masuk.
“Kita ada jembatan timbangan di situ. Kenapa tidak itu saja kita manfaatkan sebagai posko pemeriksaan. Saya kira layaklah, kan hanya mengukur suhu tubuh penumpang,” lanjutnya.
Menurutnya keberadaan posko di perbatasan ini cukup mendesak mengingat Menteri Perhubungan telah membolehkan kembali moda transportasi beroperasi.
“Seiring dengan kebijakan ini tentu arus mobilisasi di perbatasan kembali meningkat. Harus secepatnya diaktifikan posko di perbatasan,” harapnya. [] TRIBUNNEWS
