Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, yang memiliki penduduk sekitar 9 juta jiwa itu mendadak terkenal seantero dunia. Bagaimana tidak, kota ini pertama kali mendapatkan serangan virus corona (Covid-19) yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Tak hanya di Tiongkok, virus corona ini juga telah menyebar ke 108 negara hingga maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah mengumumkan status pandemi global pada 11 maret 2020.
Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk mencegah masuknya virus yang menyebabkan demam dan penyakit pneumonia itu. Termasuk salah satunya Indonesia yang telah melakukan lockdown penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok dan sebaliknya.
Tak hanya Tiongkok, pemerintah pun telah membatasi masuknya penduduk dari Iran, Italia dan Korea Selatan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dari semua negara untuk mengatasi dampak dari Covid-19 diharapkan bisa terus mendorong perekonomian yang lebih baik di tahun depan.
Bank Indonesia (BI) menilai prospek perekonomian dunia dan domestik pada tahun ini sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jika Covid-19 berlangsung lama maka akan semakin menekan perekonomian.
Dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2019, BI menuliskan resiko berlanjutnya penyebaran Covid-19 dalam jangka waktu lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dunia dan volume perdagangan dunia yang semakin melambat. Ini yang kemudian dapat menurunkan harga komoditas yang lebih dalam.
Pengarahan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) menemukan bahwa jutaan pekerja beresiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional mereka.
Itu bisa berarti kontraksi ekonomi global 0,9 persen pada akhir 2020, atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen. Dan jika gagal, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai 2,5 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 3,0 persen.
Sampai saat ini dampak penyebaran corona terhadap perekonomian masih belum dapat dihitung secara pasti. Namun perlambatan kegiatan ekonomi sudah terasa. Untuk mengantisipasinya, sejumlah stimulus dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kondisi ini menjadi momen yang menuntut tindakan kebijakan yang terkoordinasi dan inovatif dari pengambil kebijakan ekonomi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Bank Indonesia dalam dua bulan terakhir telah mengeluarkan kebijakan moneter dalam meminimalisir dampak virus corona pada perekonomian Indonesia. Kebijakan yang diambil adalah menurunkan BI 7-Day Reserve Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%; mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF (Domestiv Non Deliverable Forward, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan resiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dan menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvesional, dari semula 8% menjadi 4%.
Kemudian, menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan ekspor-impor dan memperluas jenis jaminan transaksi bagi investor asing.
Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sejalan dengan arah suku bunga bank sentral global yang cenderung turun dan meningkatkan likuiditas melalui quantitative asing guna memberikan stimulus bagi sketor riil sebagai antisipasi dampak ekonomi dari merebaknya virus corona.
Bahkan penurunan suku bungan acuan bank sentral global lebih agresif. Dibulan Februari 2020, Bank Sentral AS menurunkan suku bunga acuan sebesar 1,5 persen, Bank Sentral Inggris menurunkan sebesar 50 basis points (bps) ke level 0,25 persen, dan Bank Sentral Korea Selatan juga memangkas suku bunga acuan sebesar 50 bps ke level 0,75 persen.
Guna menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, relaksasi kebijakan Bank Indonesia diikuti dengan kebijakan stimulasi pemerintah. Bauran kebijakan moneter dan fiskal diharapkan mampu membuat pelaku pasar lebih tenang, sehingga tekanan ke pasar keuangan, pasar modal dan sector riil bisa berkurang atau mereda.
Investasi portofolio dan investasi langsung diharapkan membaik sehingga IHSG di BEI dan rupiah bisa kembali menguat karena kepercayaan pasar membaik. Sayangnya, bauran kejibakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan Pemerintah kurang begitu mendapat respon positif oleh pasar.
Pandemi corona bahkan semakin membuat kondisi Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 34,83 persen (year to date) pada posisi 20 maret 2020. Sebagian besar manajer investasi dan perencana keuangan lebih mengambil sikap lebih konservatif. Investor agresif maupun konservatif lebih memilih untuk memperbesar jumlah kas.
Pemerintah semakin serius untuk melawan dampak ekonomi akibat covid-19. Tambahan anggaran Rp405,1 triliun disipakan pemerintah guna menahan dampak pandemi ke sector ekonomi dan sosial.
Tambahan dana dalam APBN 2020 tersebut dialokasikan untuk empat sektor utama yang terpapar yaitu belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan social Rp 110 triliun, intensif kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.
Stimulus fiskal untuk menangani dampak covid-19 juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan stimulus fiskal Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara tetangga di kawasan ASEAN. Stimulus fiskal untuk penanganan covid-19 indonesia bernilai 2,4 miliar dolar AS (0,2% dari PDB Indonesia).
Agar stimulus fiskal lebih tepat, cepat, efektif dan efisien, maka sejumlah strategi perlu untuk dilakukan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan covid-19. []
Pengirim :
Sidqi Sabilly dan Nisrina Hannabil Aqilla
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, 2018
 |
| Foto : Sidqi Sabilly dan Nisrina Hannabil Aqilla (Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Malang) |
Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk mencegah masuknya virus yang menyebabkan demam dan penyakit pneumonia itu. Termasuk salah satunya Indonesia yang telah melakukan lockdown penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok dan sebaliknya.
Tak hanya Tiongkok, pemerintah pun telah membatasi masuknya penduduk dari Iran, Italia dan Korea Selatan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dari semua negara untuk mengatasi dampak dari Covid-19 diharapkan bisa terus mendorong perekonomian yang lebih baik di tahun depan.
Bank Indonesia (BI) menilai prospek perekonomian dunia dan domestik pada tahun ini sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jika Covid-19 berlangsung lama maka akan semakin menekan perekonomian.
Dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2019, BI menuliskan resiko berlanjutnya penyebaran Covid-19 dalam jangka waktu lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dunia dan volume perdagangan dunia yang semakin melambat. Ini yang kemudian dapat menurunkan harga komoditas yang lebih dalam.
Pengarahan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) menemukan bahwa jutaan pekerja beresiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional mereka.
Itu bisa berarti kontraksi ekonomi global 0,9 persen pada akhir 2020, atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen. Dan jika gagal, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai 2,5 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 3,0 persen.
Sampai saat ini dampak penyebaran corona terhadap perekonomian masih belum dapat dihitung secara pasti. Namun perlambatan kegiatan ekonomi sudah terasa. Untuk mengantisipasinya, sejumlah stimulus dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kondisi ini menjadi momen yang menuntut tindakan kebijakan yang terkoordinasi dan inovatif dari pengambil kebijakan ekonomi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Bank Indonesia dalam dua bulan terakhir telah mengeluarkan kebijakan moneter dalam meminimalisir dampak virus corona pada perekonomian Indonesia. Kebijakan yang diambil adalah menurunkan BI 7-Day Reserve Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%; mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF (Domestiv Non Deliverable Forward, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan resiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dan menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvesional, dari semula 8% menjadi 4%.
Kemudian, menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan ekspor-impor dan memperluas jenis jaminan transaksi bagi investor asing.
Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sejalan dengan arah suku bunga bank sentral global yang cenderung turun dan meningkatkan likuiditas melalui quantitative asing guna memberikan stimulus bagi sketor riil sebagai antisipasi dampak ekonomi dari merebaknya virus corona.
Bahkan penurunan suku bungan acuan bank sentral global lebih agresif. Dibulan Februari 2020, Bank Sentral AS menurunkan suku bunga acuan sebesar 1,5 persen, Bank Sentral Inggris menurunkan sebesar 50 basis points (bps) ke level 0,25 persen, dan Bank Sentral Korea Selatan juga memangkas suku bunga acuan sebesar 50 bps ke level 0,75 persen.
Guna menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, relaksasi kebijakan Bank Indonesia diikuti dengan kebijakan stimulasi pemerintah. Bauran kebijakan moneter dan fiskal diharapkan mampu membuat pelaku pasar lebih tenang, sehingga tekanan ke pasar keuangan, pasar modal dan sector riil bisa berkurang atau mereda.
Investasi portofolio dan investasi langsung diharapkan membaik sehingga IHSG di BEI dan rupiah bisa kembali menguat karena kepercayaan pasar membaik. Sayangnya, bauran kejibakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan Pemerintah kurang begitu mendapat respon positif oleh pasar.
Pandemi corona bahkan semakin membuat kondisi Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 34,83 persen (year to date) pada posisi 20 maret 2020. Sebagian besar manajer investasi dan perencana keuangan lebih mengambil sikap lebih konservatif. Investor agresif maupun konservatif lebih memilih untuk memperbesar jumlah kas.
Pemerintah semakin serius untuk melawan dampak ekonomi akibat covid-19. Tambahan anggaran Rp405,1 triliun disipakan pemerintah guna menahan dampak pandemi ke sector ekonomi dan sosial.
Tambahan dana dalam APBN 2020 tersebut dialokasikan untuk empat sektor utama yang terpapar yaitu belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan social Rp 110 triliun, intensif kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.
Stimulus fiskal untuk menangani dampak covid-19 juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan stimulus fiskal Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara tetangga di kawasan ASEAN. Stimulus fiskal untuk penanganan covid-19 indonesia bernilai 2,4 miliar dolar AS (0,2% dari PDB Indonesia).
Agar stimulus fiskal lebih tepat, cepat, efektif dan efisien, maka sejumlah strategi perlu untuk dilakukan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan covid-19. []
Pengirim :
Sidqi Sabilly dan Nisrina Hannabil Aqilla
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, 2018
