Oleh : Annisa Sekar Ayu Arisy*
 |
| Foto : Ilustrasi (Kompas.com) |
Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan dan lambat untuk memperbaiki kondisi infrastruktur yang berhubungan pada pembangunan fisik, seperti jalan dan bandara, maupun pembangunan non fisik, seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan.
Jika keadaan infrastruktur di dalam negeri sebuah negara itu lemah, hal itu bisa berati bahwa perekonomian berjalan dengan tidak efisien. Karena biaya logistik yang tinggi, akan berakibat pada perusahaan dan kondisi bisnis yang dapat mengurangi daya saing. Belum lagi dengan munculnya masalah sosial, misalnya penduduk yang sulit untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanan yang terlalu jauh dan mahal.
Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing akan khawatir untuk berinvestasi, jika pemerintah tidak menjamin fasilitas yang baik seperti pasokan listrik yang tidak pasti atau biaya transportasi yang sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi, kasus pemadaman listrik juga cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali.
Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa para investor harus mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis, karena sebagian wilayah rentan dengan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Hal ini dapat menjadi gangguan besar untuk distribusi barang dan jasa dalam proses bisnis di sebagian wilayah di Indonesia.
Pemerintah Indonesia tentu sadar akan pentingnya memperbaiki keadaan infrastruktur, sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini, tidak ada cukup banyak sarana dan prasarana, jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan di Indonesia dan juga tidak jarang kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak atau kurang memadai.
Namun, pengembangan infrastruktur di Indonesia bukanlah hal dan tugas yang mudah, dikarenakan Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan besar yang terdiri sekitar 17.000 pulau, karena berbentuk kepulauan lebih kompleks dan lebih mahal untuk meningkatkan hubungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga diperlukan juga untuk fokus kepada infrastruktur maritim.
Saat ini, transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat, karena infrastruktur maritim di Indonesia belum dikembangkan secara terintegrasi. Meskipun Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, perlu dibuat rencana yang lebih jelas dan juga persiapan anggaran yang besar serta jangka waktu rencana pelaksanaan pembangunan maritim unuk masa depan kemjauan pembangunan terintegrasi antar wilayah di Indonesia.
Pemerintah harus segera mencari cara untuk pendekatan dan terobosan baru dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga menunjuk sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) sebagai pengembang proyek infrastruktur utama. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki aset lebih besar dibandingkan dengan perusahaan swasta, dan perusahaan milik negara itu biasanya mampu mengumpulkan dana tambahan dari bank BUMN dengan lebih mudah.
Selain masalah pendanaan, kendala terbesar terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan adalah proses yang sangat rumit, karena memakan waktu yang lama serta membawa ongkos sosial yang mahal, kerana banyak pemilik tanah yang menolak untuk menjual tanah mereka kepada pengembang proyek infrastruktur. Misalnya, banyak petani Indonesia yang tidak mau menjual tanah mereka kepada pengembang pembangkit listrik atau jalan, atau pemilik tanah ini meminta harga yang sangat tinggi untuk tanah mereka. Karena kesusahan pembebasan tanah ini, akibatnya banyak proyek infrastruktur di Indonesia ditunda bertahun-tahun atau dibatalkan sama sekali.
Namun, permasalahan tersebut seharusnya tidak menjadikan pembangunan infrastruktur akan berhenti. Pemerintah harus mempunyai cara pendekatan yang benar dan berkadilan untuk masyarakat yang tanah dan lahannya akan dijadikan pembangunan infrastruktur. Caranya dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta skala prioritas untuk peningkatan investasi yang akan maju dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, dan tujuan pembangunan ekonomi itu adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.
Pemerintahan sekarang berada pada jalur yang benar dalam hal pembangunan infrastruktur. Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden, alasan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar ini saat ini tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Jalan trans Kalimantan, trans Sumatra, dan trans Papua adalah contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat, serta harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.
Harapannya, setelah selesainya semua pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia, perekonomian di seluruh wilayah negeri ini menjadi lebih merata, dan masyarakat dapat merasakan efek positif serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia di segala aspek ekonomi.
* Penulis adalah Mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia, Prodi Administrasi Keuangan dan Perbankan 2019, email : annisasaa12@gmail.com
