TamiangNews.com | KARANG BARU -- Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, Drs. Maddiah bantah jika dirinya dituding telah melakukan penggelapan honorarium Ketua dan Anggota MPU.
Drs. Maddiah
Dia mengatakan, semua hak-hak keuangan para anggota MPU tersebut dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 323 Tahun 2018.
Seperti halnya komponen honorarium Ketua MPU tahun 2019 yang meliputi tunjangan jabatan Rp 4 juta, tunjangan representasi Rp 1 juta, dan tunjangan keluarga Rp 500 ribu dengan akumulasi Rp 5,5 juta, sebelum pajak.
"Jadi tidak ada pemotongan tunjangan kesehatan seperti yang dituduhkan itu, karena dalam SK Bupati memang tidak ada pembayaran untuk komponen tunjangan kesehatan," papar Maddiah diruang kerjanya, Jumat (18/10) kemarin.
Sementara untuk mengklarifikasi terkait dugaan pengelapan itu, Kabid Perbendaharaan BPKD/Kuasa BUD Aceh Tamiang, Three Eka Indra Bakti mengatakan bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat MPU 2019 memang tertera Anggaran untuk Tunjangan Kesehatan tersebut.
Namun mekanisme pembayarannya dilakukan dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan. Karena itu, tunjangan kesehatan tidak lagi masuk dalam komponen penerimaan honorarium para anggota MPU.
"Kalau tahun 2018 komponen tunjangan kesehatan memang masuk dan dibayar bersamaan dengan komponen lainnya," katanya.
Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 323 Tahun 2018 tentang Penetapan Honorarium dan Tunjangan Pimpinan, Anggota dan Dewan Kehormatan Ulama tahun 2019; serta Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2019, tunjangan kesehatan itu dibayarkan langsung dalam bentuk iuran ke BPJS Kesehatan.
Indra tidak tau mengapa belum didaftarkan para anggota MPU tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, anggaran untuk iuran tersebut, masih berada di kas daerah.[]TN-W007
