TamiangNews.com, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) sedang disorot akhir-akhir ini karena kasus korupsi yang menyeret Ketum PPP Romahurmuziy. Kemenag bukan kali ini saja disorot kasus korupsi, di tahun sebelumnya kasus korupsi memang sudah menyerbak di Kementerian ini.
Sejumlah kasus pungli hingga korupsi pernah ramai di Kementerian ini. Sebelumnya pernah ramai kasus pungli yang dilakukan oleh oknum penghulu hingga OTT pegawai Kemenag di NTB terkait dana rehab masjid pasca gempa.
Pakar hukum UII, Muzakir, mengatakan, untuk mengatasi korupsi yang sudah mengakar di Kemenag diperlukan penanganan ekstra. Selain itu, Kemenag butuh revolusi mental di pegawainya supaya korupsi bisa terulang.
"Kalau dilihat sudah seperti ini memang harus direvolusi mental Kemenag ini. Terutama SDM nya," ucap Muzakir saat diwawancara detikcom, Rabu (20/3/2019).
Muzakir menambahkan, SDM Kemenag saat yang mayoritas lulus IAIN belum siap menghadapi birokrasi. Dia menjelaskan, sebaiknya Kemenag merekrut SDM dari luar yang siap untuk melakukan pengawasan birokrasi.
"Kemenag ini kan sumbernya dari dulu bukan orang dari manajemen birokrasi atau manajemen terkait penyelenggaraan negara. Harus dicari orang yang dari luar kementerian untuk membangun birokrasi yang baik," ucapnya.
Muzakir mencontohkan ada beberapa kementerian yang sudah menerapkan hal seperti itu. Misalnya Kemenkumham yang salah seorang dirjen-nya berasal dari kepolisian. Menurutnya, hal-hal seperti itu bisa diterapkan di Kemenag.
"Jadi urusan karier di Kemenag jangan dari bawah naik ke atas. Bisa juga diambil dari samping dari kementerian atau bisa dari kejaksaan supaya SDM-nya benar," pungkasnya. [] DETIK
 |
| Foto : Detik |
Pakar hukum UII, Muzakir, mengatakan, untuk mengatasi korupsi yang sudah mengakar di Kemenag diperlukan penanganan ekstra. Selain itu, Kemenag butuh revolusi mental di pegawainya supaya korupsi bisa terulang.
"Kalau dilihat sudah seperti ini memang harus direvolusi mental Kemenag ini. Terutama SDM nya," ucap Muzakir saat diwawancara detikcom, Rabu (20/3/2019).
Muzakir menambahkan, SDM Kemenag saat yang mayoritas lulus IAIN belum siap menghadapi birokrasi. Dia menjelaskan, sebaiknya Kemenag merekrut SDM dari luar yang siap untuk melakukan pengawasan birokrasi.
"Kemenag ini kan sumbernya dari dulu bukan orang dari manajemen birokrasi atau manajemen terkait penyelenggaraan negara. Harus dicari orang yang dari luar kementerian untuk membangun birokrasi yang baik," ucapnya.
Muzakir mencontohkan ada beberapa kementerian yang sudah menerapkan hal seperti itu. Misalnya Kemenkumham yang salah seorang dirjen-nya berasal dari kepolisian. Menurutnya, hal-hal seperti itu bisa diterapkan di Kemenag.
"Jadi urusan karier di Kemenag jangan dari bawah naik ke atas. Bisa juga diambil dari samping dari kementerian atau bisa dari kejaksaan supaya SDM-nya benar," pungkasnya. [] DETIK
