TamiangNews.com, TUALANG CUT -- Wacana Pengurangan Tenaga Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PDPK) di Kabupaten Aceh Tamiang menuai kritikan dari sejumlah kalangan, diharapkan tidak tebang pilih karena kepentingan.
Seperti yang dikatakan salah seorang Pemerhati Sosial Aceh Tamiang, Saiful Alam, SE, Jumat (08/02) di Tualang Cut.
Menurutnya kebijakan mengurangi tenaga PDPK bukan solusi untuk mengefisensi anggaran daerah, terlebih kebijakan itu akan mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran.
Pemerintah harus ekstra hati-hati merekrut dalam mengambil kebijakan. Selain memastikan tidak melanggar ketentuan, juga harus diantisipasi potensi konflik sosial yang bisa ditimbulkan. Sebab dengan kebijakan itu, banyak tenaga PDPK bakal menganggur.
Terlebih kata Saiful Alam, banyak tenaga PDPK yang sudah mengabdi puluhan tahun yang telah mengabdi puluhan tahun karena kebijakan di rezim ini, pengabdian itu sirna begitu saja.
"Kita minta Bupati untuk dapat meninjau ulang kebijakan itu, mengingat banyak mudarat yang muncul dari pengurangan tenaga PDPK," tegas Saiful Alam.
Ditambahkan Saiful Alam, jika Pemkab tetap menerapkan kebijakan tersebut, haruslah secara transparan dan jangan ada tebang pilih, jangan karena adanya hubungan kerabatan ataupun keluarga timses atau titipan Oknum Anggota Dewan nanti tidak terkena dampak dari kebijakan yang saat ini menjadi momok bagi para tenaga PDPK, tuding saiful alam. [] TN-W008
Seperti yang dikatakan salah seorang Pemerhati Sosial Aceh Tamiang, Saiful Alam, SE, Jumat (08/02) di Tualang Cut.
Menurutnya kebijakan mengurangi tenaga PDPK bukan solusi untuk mengefisensi anggaran daerah, terlebih kebijakan itu akan mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran.
Pemerintah harus ekstra hati-hati merekrut dalam mengambil kebijakan. Selain memastikan tidak melanggar ketentuan, juga harus diantisipasi potensi konflik sosial yang bisa ditimbulkan. Sebab dengan kebijakan itu, banyak tenaga PDPK bakal menganggur.
Terlebih kata Saiful Alam, banyak tenaga PDPK yang sudah mengabdi puluhan tahun yang telah mengabdi puluhan tahun karena kebijakan di rezim ini, pengabdian itu sirna begitu saja.
"Kita minta Bupati untuk dapat meninjau ulang kebijakan itu, mengingat banyak mudarat yang muncul dari pengurangan tenaga PDPK," tegas Saiful Alam.
Ditambahkan Saiful Alam, jika Pemkab tetap menerapkan kebijakan tersebut, haruslah secara transparan dan jangan ada tebang pilih, jangan karena adanya hubungan kerabatan ataupun keluarga timses atau titipan Oknum Anggota Dewan nanti tidak terkena dampak dari kebijakan yang saat ini menjadi momok bagi para tenaga PDPK, tuding saiful alam. [] TN-W008
