TamiangNews.com, KARANG BARU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kualasimpang buka Posko Konsultasi Kepala Desa dan sosialisasi Peran Jaksa dalam TP4D dan Pileg serta Pilpres, acara berlangsung di lapangan kantor Kejari Kualasimpang, Senin (25/2).
Kepala Kejari Kualasimpang,. Erwinsyah SH didepan para Datok Penghulu (Kepala Desa,Red) mengatakan, Sosialisasi Tim Pengamanan Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan salah satu peran kejaksaan dalam pengelolaan uang negara tepat sasaran dan agar tidak menimbulkan masalah atas pekerjaan.
"Selain itu, posko konsultasi berfungsi untuk penyelesaian pengelolaan dana desa oleh seluruh kepala desa tanpa dipungut biaya alias gratis," ujarnya sembari menambahkan, ara kepala desa diharapkan tidak terlibat unsur-unsur tindak pidana dalam pengelolaan dana desa, karena pihak kejari tidak ada kompromi terkait penyelewengan dengan dana desa.
"Dengan diresmikan posko kunsultasi semoga bermanfaat untuk kita semua terutama kepala desa, karena posko konsultasi ini dapat mempermudah para kepala desa untuk saling koordinasi atas masalah yang timbul dari pengelolaan dana desa," ungkap Kajari Kualasimpang.
Selain itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang, H.T. Insyafuddin ST mengatakan, datok sudah cukup membantu pihak pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan waktu dan tenaganya untuk masyarakat secara langsung.
"Menyangkut pengelolaan dana desa, datok harus berkonsultasi di posko konsultasi dikantor Kejari Kualasimpang," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, peran jaksa di Pileg maupun pilpres, menjadi sangat penting ketika nantinya ada permasalahan yang timbul dilapangan dari proses pemilu dapat melaporkan/mengadu di Kantor Kejaksaan.
"Diwacanakaan pihak pemkab akan menaikkan intensif para kepala desa, Camat dan SKPK dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Insyafuddin. [] TN-W015
Kepala Kejari Kualasimpang,. Erwinsyah SH didepan para Datok Penghulu (Kepala Desa,Red) mengatakan, Sosialisasi Tim Pengamanan Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan salah satu peran kejaksaan dalam pengelolaan uang negara tepat sasaran dan agar tidak menimbulkan masalah atas pekerjaan.
"Selain itu, posko konsultasi berfungsi untuk penyelesaian pengelolaan dana desa oleh seluruh kepala desa tanpa dipungut biaya alias gratis," ujarnya sembari menambahkan, ara kepala desa diharapkan tidak terlibat unsur-unsur tindak pidana dalam pengelolaan dana desa, karena pihak kejari tidak ada kompromi terkait penyelewengan dengan dana desa.
"Dengan diresmikan posko kunsultasi semoga bermanfaat untuk kita semua terutama kepala desa, karena posko konsultasi ini dapat mempermudah para kepala desa untuk saling koordinasi atas masalah yang timbul dari pengelolaan dana desa," ungkap Kajari Kualasimpang.
Selain itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang, H.T. Insyafuddin ST mengatakan, datok sudah cukup membantu pihak pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan waktu dan tenaganya untuk masyarakat secara langsung.
"Menyangkut pengelolaan dana desa, datok harus berkonsultasi di posko konsultasi dikantor Kejari Kualasimpang," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, peran jaksa di Pileg maupun pilpres, menjadi sangat penting ketika nantinya ada permasalahan yang timbul dilapangan dari proses pemilu dapat melaporkan/mengadu di Kantor Kejaksaan.
"Diwacanakaan pihak pemkab akan menaikkan intensif para kepala desa, Camat dan SKPK dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Insyafuddin. [] TN-W015
