TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Pada September 2018, beras penyumbang terbesar garis kemiskinan di Aceh, dengan kontribusi sebanyak 25,15 persen di perdesaan, dan perkotaan 18,33 persen. Sementara rokok filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan yaitu 13,19 persen di perkotaan dan 9,85 persen di perdesaan). Komoditi berikutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang (6,42 persen di perkotaan dan 5,41 persen di perdesaan).
Data tersebut dipaparkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM, dalam berita resmi statistik terkait ‘Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh September 2018’, di Aula BPS setempat, Selasa (15/1).
“Beras itu makanan pokok, ya tentunya pasti akan terpengaruh terhadap garis kemiskinan. Apabila harga beras naik otomatis berpengaruh terhadap masyarakat miskin, karena dia tidak bisa lagi membeli walaupun dia menghasilkan (petani-red),” katanya.
Wahyudin menjelaskan, Aceh surplus beras, produksi padi yang dihasilkan meningkat. Tapi produksi padi itu sebagian besar gabahnya dibawa keluar Aceh. Jadi, masyarakat desa yang memiliki padi tersebut selesai diproduksi habis dijual ke luar untuk membayar uang yang terlebih dahulu dipinjam dari pengusaha atau pedagang pengumpul.
“Sehingga petani sudah terikat begitu selesai panen. Gabah yang dijual pun hampir semua tidak ada yang disimpan. Apalagi masyarakat miskin, tempat penyimpanan saja tidak punya. Ketika ia membeli beras untuk dikonsumsi harganya sudah tinggi,” tambahnya.
Disamping itu, Wahyudin menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2018 mencapai 831 ribu orang (15,68 persen). Angka tersebut berkurang sebanyak 8 ribu orang dibanding dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang berjumlah 839 ribu atau 15,97 persen. Jika dibandingkan dengan September 2017 terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 ribu orang (15,92 persen).
Dengan persentase sebesar 15,68 persen tersebut, Aceh menempati posisi pertama dengan jumlah persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera. Sedangkan di nasional menempati urutan ke-enam setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen).
“Bengkulu yang biasanya nomor satu di Sumatera turun dengan angka persentase penduduk miskinnya menjadi 15,41 persen. Sehingga Aceh naik menjadi posisi pertama se-Sumatera, dan enam se-Indonesia,” sebutnya.
Dikatakan, sejak 2017 persentase kemiskinan di Aceh menurun tapi posisinya di nasional tetap bertahan di posisi ke-6. Hal itu dikarenakan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada penurunan angka kemiskinan.
Kepala BPS Aceh, Wahyudin juga menyampaikan laju penurunan angka kemiskinan harus lebih ditingkatkan, dan apabila ingin menurunkan angka tersebut maka fokus pada desa, dana-dana desa dimanfaatkan secara baik.
“Apabila di bulan Maret dan September ke depan anggaran yang banyak ini bisa lebih dimanfaatkan ke perdesaan, maka itu akan menurunkan angka kemiskinan yang lebih tinggi lagi,” katanya.
Ia menambahkan selama ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pihak luar ditingkat nasional, bahwa hasil dari dana desa itu belum cukup mampu menggerakkan potensi masyarat. Terutama masyarakat yang kategorinya miskin. “Program-program yang dilaksanakan ke depan lebih diutamakan ke desa-desa, dan benar-benar tertuju kepada masyarakat yang kurang mampu atau kategori miskin,” demikian katanya. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Serambinews |
“Beras itu makanan pokok, ya tentunya pasti akan terpengaruh terhadap garis kemiskinan. Apabila harga beras naik otomatis berpengaruh terhadap masyarakat miskin, karena dia tidak bisa lagi membeli walaupun dia menghasilkan (petani-red),” katanya.
Wahyudin menjelaskan, Aceh surplus beras, produksi padi yang dihasilkan meningkat. Tapi produksi padi itu sebagian besar gabahnya dibawa keluar Aceh. Jadi, masyarakat desa yang memiliki padi tersebut selesai diproduksi habis dijual ke luar untuk membayar uang yang terlebih dahulu dipinjam dari pengusaha atau pedagang pengumpul.
“Sehingga petani sudah terikat begitu selesai panen. Gabah yang dijual pun hampir semua tidak ada yang disimpan. Apalagi masyarakat miskin, tempat penyimpanan saja tidak punya. Ketika ia membeli beras untuk dikonsumsi harganya sudah tinggi,” tambahnya.
Disamping itu, Wahyudin menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2018 mencapai 831 ribu orang (15,68 persen). Angka tersebut berkurang sebanyak 8 ribu orang dibanding dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang berjumlah 839 ribu atau 15,97 persen. Jika dibandingkan dengan September 2017 terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 ribu orang (15,92 persen).
Dengan persentase sebesar 15,68 persen tersebut, Aceh menempati posisi pertama dengan jumlah persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera. Sedangkan di nasional menempati urutan ke-enam setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen).
“Bengkulu yang biasanya nomor satu di Sumatera turun dengan angka persentase penduduk miskinnya menjadi 15,41 persen. Sehingga Aceh naik menjadi posisi pertama se-Sumatera, dan enam se-Indonesia,” sebutnya.
Dikatakan, sejak 2017 persentase kemiskinan di Aceh menurun tapi posisinya di nasional tetap bertahan di posisi ke-6. Hal itu dikarenakan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada penurunan angka kemiskinan.
Kepala BPS Aceh, Wahyudin juga menyampaikan laju penurunan angka kemiskinan harus lebih ditingkatkan, dan apabila ingin menurunkan angka tersebut maka fokus pada desa, dana-dana desa dimanfaatkan secara baik.
“Apabila di bulan Maret dan September ke depan anggaran yang banyak ini bisa lebih dimanfaatkan ke perdesaan, maka itu akan menurunkan angka kemiskinan yang lebih tinggi lagi,” katanya.
Ia menambahkan selama ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pihak luar ditingkat nasional, bahwa hasil dari dana desa itu belum cukup mampu menggerakkan potensi masyarat. Terutama masyarakat yang kategorinya miskin. “Program-program yang dilaksanakan ke depan lebih diutamakan ke desa-desa, dan benar-benar tertuju kepada masyarakat yang kurang mampu atau kategori miskin,” demikian katanya. [] SERAMBINEWS
