TamiangNews.com, KUTACANE -- Sejumlah penghulu kute (keuchik) di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara (Agara) melaporkan dugaan adanya penebangan liar (ilegal logging) di kawasan pegunungan Kute Lawe Kinge dan sekitarnya. Laporan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat kepada Camat Lawe Bulan, tertanggal 3 Desember 2018.
Selain ditandatangani Penghulu Kute Lawe Kinge, Hadenan, surat tersebut juga diteken enam penghulu kute lainnya yang berada di pinggiran kaki gunung, yaitu Kute Tenembak Juhar, Swarni; Kute Kampung Nangka, Guntar; Kute Lawe Kulok, Maricon; Kute Kutambaru, Sultan Mashuri Ramud; Kute Lawe Sagu Hulu, Arfan Selian; dan Penghulu Kute Kandang Mbelang Mandiri, Joni.
Dalam salinan surat yang diterima Serambi, Minggu (16/12), disebutkan bahwa laporan yang disampaikan para penghulu kute itu untuk menyikapi bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa tempat di Agara belakangan ini.
“Menurut hemat kami, bencana di atas (banjir bandang di beberapa tempat di Agara) diakibatkan adanya indikasi ilegal logging, sehingga pada saat banjir bandang ikut turun material berupa kayu dan batu besar. Hal ini disebabkan tidak adanya pertahanan kayu lagi di hutan-hutan,” bunyi surat para penghulu kute.
Berkenaan dengan hal itu, para penghulu kute tersebut memohon kepada Camat Lawe Bulan agar dapat menyurati dinas teknis terkait untuk mengklarifikasi dugaan ilegal logging yang terjadi di desa mereka, agar tidak terjadi banjir bandang di Kecamatan Lawe Bulan.
Aceh Tenggara memang merupakan salah satu kabupaten yang paling sering mengalami banjir bandang. Terakhir terjadi pada 27 November 2018 kemarin. Seperti yang sudah-sudah, banjir tersebut juga membawa material bebatuan dan kayu gelondongan. Sebanyak tiga rumah hanyut, dan 40 unit lainnya rusak berat dan ringan.
Sebelumnya, dugaan yang sama juga disampaikan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Muhammad Muaz Munauwar MP. “Bisa dipastikan Ilegal logging adalah penyebab banjir bandang di Aceh Tenggara dan beberapa kabupaten lain di Aceh. Terbukti di lokasi kejadian selalu kita dapati kayu berukuran besar. Tidak mungkin kayu itu sampai ke pemukiman penduduk bila tidak ada pembalakan liar di hutan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Serambi.
Karena itu ia meminta Kapolda Aceh untuk memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar segera melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku ilegal logging tersebut. “Polisi jangan bersikap toleran terhadap pelaku, karena Aceh sekarang berada dalam situasi darurat illegal Logging,” pungkas Muhammad.
Banjir bandang lanjut dia, menyangkut keselamatan banyak nyawa manusia. Setiap kilang kayu yang ada di Aceh harus dipastikan bahan bakunya tidak berasal dari hasil Ilegal logging. “Plt Gubernur Aceh juga tidak boleh tinggal diam. Jadikan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra untuk bersama-sama menjaga hutan, sekaligus lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” harap Dosen Pertanian Unimal ini.
Menyikapi surat para penghulu kute tersebut, Pj Camat Lawe Bulan, Zahrul Akmal SSTP, langsung menyurati Dinas Pertanian (Distan) dan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan (BLHK) Agara, meminta agar menurunkan tim ke lapangan untuk mengklarifikasi dugaan adanya ilegal logging di pegunungan kawasan Kute Lawe Kinge.
Surat tertanggal 10 Desember 2018 itu juga ditembuskan kepada Bupati Aceh Tenggara, Ketua DPRK, Inspektur, Kapolsek, serta Dan Pos Ramil Lawe Bulan. “Ini harus dibentuk tim investigasi untuk menelusuri pegunungan daerah tersebut,” kata Zahrul Akmal kepada Serambi, Sabtu (15/12).
Praktik ilegal logging yang diduga terjadi di Kute Lawe Kinge, Kute Batang Racun, dan Kute Kandang Mbelang Mandiri, dikatakan camat akan berdampak buruk kepada kute-kute lain yang berdekatan dengan kaki gunung, seperti Kute Lawe Kinge, Kute Tenembak Juhar, Kute Kampung Nangka, Kute Lawe Kulok, Kute Kandang Mbelang Mandiri, Kute Lawe Sagu Hulu, Kute Kutambaru, Kute Lawe Sagu Hulu, dan Kute Kutambaru Bencawan. “Kita minta agar dinas segera bentuk tim investigasi dan turun ke pegunungan Lawe Kinga,” pinta Zahrul Akmal. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Serambinews |
Dalam salinan surat yang diterima Serambi, Minggu (16/12), disebutkan bahwa laporan yang disampaikan para penghulu kute itu untuk menyikapi bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa tempat di Agara belakangan ini.
“Menurut hemat kami, bencana di atas (banjir bandang di beberapa tempat di Agara) diakibatkan adanya indikasi ilegal logging, sehingga pada saat banjir bandang ikut turun material berupa kayu dan batu besar. Hal ini disebabkan tidak adanya pertahanan kayu lagi di hutan-hutan,” bunyi surat para penghulu kute.
Berkenaan dengan hal itu, para penghulu kute tersebut memohon kepada Camat Lawe Bulan agar dapat menyurati dinas teknis terkait untuk mengklarifikasi dugaan ilegal logging yang terjadi di desa mereka, agar tidak terjadi banjir bandang di Kecamatan Lawe Bulan.
Aceh Tenggara memang merupakan salah satu kabupaten yang paling sering mengalami banjir bandang. Terakhir terjadi pada 27 November 2018 kemarin. Seperti yang sudah-sudah, banjir tersebut juga membawa material bebatuan dan kayu gelondongan. Sebanyak tiga rumah hanyut, dan 40 unit lainnya rusak berat dan ringan.
Sebelumnya, dugaan yang sama juga disampaikan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Muhammad Muaz Munauwar MP. “Bisa dipastikan Ilegal logging adalah penyebab banjir bandang di Aceh Tenggara dan beberapa kabupaten lain di Aceh. Terbukti di lokasi kejadian selalu kita dapati kayu berukuran besar. Tidak mungkin kayu itu sampai ke pemukiman penduduk bila tidak ada pembalakan liar di hutan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Serambi.
Karena itu ia meminta Kapolda Aceh untuk memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar segera melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku ilegal logging tersebut. “Polisi jangan bersikap toleran terhadap pelaku, karena Aceh sekarang berada dalam situasi darurat illegal Logging,” pungkas Muhammad.
Banjir bandang lanjut dia, menyangkut keselamatan banyak nyawa manusia. Setiap kilang kayu yang ada di Aceh harus dipastikan bahan bakunya tidak berasal dari hasil Ilegal logging. “Plt Gubernur Aceh juga tidak boleh tinggal diam. Jadikan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra untuk bersama-sama menjaga hutan, sekaligus lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” harap Dosen Pertanian Unimal ini.
Menyikapi surat para penghulu kute tersebut, Pj Camat Lawe Bulan, Zahrul Akmal SSTP, langsung menyurati Dinas Pertanian (Distan) dan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan (BLHK) Agara, meminta agar menurunkan tim ke lapangan untuk mengklarifikasi dugaan adanya ilegal logging di pegunungan kawasan Kute Lawe Kinge.
Surat tertanggal 10 Desember 2018 itu juga ditembuskan kepada Bupati Aceh Tenggara, Ketua DPRK, Inspektur, Kapolsek, serta Dan Pos Ramil Lawe Bulan. “Ini harus dibentuk tim investigasi untuk menelusuri pegunungan daerah tersebut,” kata Zahrul Akmal kepada Serambi, Sabtu (15/12).
Praktik ilegal logging yang diduga terjadi di Kute Lawe Kinge, Kute Batang Racun, dan Kute Kandang Mbelang Mandiri, dikatakan camat akan berdampak buruk kepada kute-kute lain yang berdekatan dengan kaki gunung, seperti Kute Lawe Kinge, Kute Tenembak Juhar, Kute Kampung Nangka, Kute Lawe Kulok, Kute Kandang Mbelang Mandiri, Kute Lawe Sagu Hulu, Kute Kutambaru, Kute Lawe Sagu Hulu, dan Kute Kutambaru Bencawan. “Kita minta agar dinas segera bentuk tim investigasi dan turun ke pegunungan Lawe Kinga,” pinta Zahrul Akmal. [] SERAMBINEWS
.jpg)