TamiangNews.com, JAKARTA -- Salah seorang anggota Polda Jawa Timur, Ipda Rochmat dikabarkan mendapat penghargaan palsu dari oknum yang mengaku dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rochmat disebutkan mendapat penghargaan karena jasanya merawat anak-anak terlantar di Malang. Namun, kabar pemberian penghargaan ini dibantah UNICEF, organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan anak-anak.
Mengenai hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan. “Kami teliti lagi motivasinya apa memberikan itu? Apa dia dapat kewenangan dari PBB?” tegas Setyo, Kamis (18/10).
Dia pun memastikan, dari Divisi Hubungan Internasional Polri tidak mendapatkan kabar soal pemberian penghargaan itu.
Setyo kemudian menuturkan, pemberian penghargaan untuk polisi ada prosedurnya. Setiap penghargaan yang diberikan kepada polisi, baik diberikan negara atau pihak lain, harus melalui Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri.
Prosedur serupa jika penghargaan untuk polisi diberikan lembaga internasional. Lembaga itu biasanya memberi tahu Divisi Hubungan Internasional Polri yang juga nantinya memberi tahu ke As SDM Kapolri
"Contohnya FPU di Sudan dapat penghargaan, juga melalui Hubinter, nanti memberitahu ke SDM,” sambung dia.
Jenderal bintang dua ini menegaskan, apabila dari penyelidikan nanti penghargaan itu terbukti palsu, sang pemberi akan terancam jerat pidana.
Polisi bahkan tak perlu menunggu laporan terkait peristiwa ini, cukup dengan laporan informasi, mereka bisa mengusut penghargaan palsu ini.
“Ini bukan delik aduan, langsung yang hubungan sama PBB. Kami bisa buat laporan informasi nanti diselidiki,” tandas dia. [] JPNN.COM
 |
| Foto : jpnn.com |
Mengenai hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan. “Kami teliti lagi motivasinya apa memberikan itu? Apa dia dapat kewenangan dari PBB?” tegas Setyo, Kamis (18/10).
Dia pun memastikan, dari Divisi Hubungan Internasional Polri tidak mendapatkan kabar soal pemberian penghargaan itu.
Setyo kemudian menuturkan, pemberian penghargaan untuk polisi ada prosedurnya. Setiap penghargaan yang diberikan kepada polisi, baik diberikan negara atau pihak lain, harus melalui Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri.
Prosedur serupa jika penghargaan untuk polisi diberikan lembaga internasional. Lembaga itu biasanya memberi tahu Divisi Hubungan Internasional Polri yang juga nantinya memberi tahu ke As SDM Kapolri
"Contohnya FPU di Sudan dapat penghargaan, juga melalui Hubinter, nanti memberitahu ke SDM,” sambung dia.
Jenderal bintang dua ini menegaskan, apabila dari penyelidikan nanti penghargaan itu terbukti palsu, sang pemberi akan terancam jerat pidana.
Polisi bahkan tak perlu menunggu laporan terkait peristiwa ini, cukup dengan laporan informasi, mereka bisa mengusut penghargaan palsu ini.
“Ini bukan delik aduan, langsung yang hubungan sama PBB. Kami bisa buat laporan informasi nanti diselidiki,” tandas dia. [] JPNN.COM
