TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Sebanyak enam proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Aceh akan dikeluarkan dari PSN karena sejak dicanangkan pada 2015, ke-6 proyek itu masih dalam tahap penyiapan, belum terealisasi. Informasi tentang terancam dicoretnya keenam PSN itu diperoleh Serambi, Sabtu (20/10) siang dari Dr M Adli Abdullah MCL, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Aceh. Lembaga ini adalah ormas tempat berhimpunnya para relawan Jokowi.
Menurut Adli, ada 53 PSN yang akan dikeluarkan dari 223 proyek PSN yang total investasinya mencapai Rp 4.150 triliun. Dari 53 PSN yang akan dikeluarkan tersebut, enam di antaranya berada di Aceh.
Adapun keenam PSN Aceh yang terancam dikeluarkan atau dicoret dari daftar PSN itu adalah jalan tol Sigli-Banda Aceh, jalan tol Binjai-Langsa, jalan tol Langsa-Lhokseumawe, jalan tol Lhokseumawe-Sigli serta dua buah bendungan, yakni bendungan Rukoh dan Tiro.
Adli hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bara JP di Jakarta pada 15 Oktober 2018. Dalam rakernas itu dibicarakan bahwa menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun depan dia tidak ingin ada PSN terbengkalai dan tidak selesai.
“Nah, itulah sebab 53 PSN yang progresnya belum menggembirakan atau masih dalam tahap penyiapan, dikeluarkan dari daftar PSN. Ironisnya, enam proyek berada di Aceh,” kata Adli.
Sangat ia sayangkan situasi tersebut, mengingat keenam proyek itu sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 hasil revisi Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
“Saya kira perlu kita carikan solusi dan pertahankan keenam proyek PSN itu, apalagi pembangunannya tidak menggerus sumber dana APBA. Sekarang tinggal kita dorong Pemerintah Aceh agar proaktif melobi pusat agar keenam PSN yang lokasinya di Aceh itu dipertahankan,” kata Adli yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.
Adli mencontohkan Sumatera Utara, walau di sana tak ada Dana Otonomi Khusus (Otsus) seperti halnya Aceh, tapi lobi mereka ke pusat kencang dan proyek PSN yang berada di provinsi tetangga itu selesai dan lancar sehingga dapat membangkitkan perekonomian daerahnya.
“Saran saya, Plt Gubernur Aceh bersama Pimpinan DPRA harus proaktif agar enam PSN itu tidak sampai dicoret dari daftar yang ada,” kata Adli.
Berdasarkan informasi yang didapat Adli dari Ketua Umum DPP Bara JP, Sihol Manulang, rintangan yang dihadapi untuk penyediaan proyek PSN itu sebagian besar adalah masalah perencanaan dan penyiapan yang mengambil porsi hingga 38 persen, pembebasan lahan 36 persen, pelaksanaan konstruksi 12 persen, pendanaan 8 persen, perizinan 6 persen, serta kurangnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Jika enam PSN itu jadi dicoret, maka berdasarkan catatan Serambi, paket PSN yang tersisa di Aceh hanyalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, waduk Keureuto di Paya Bakong, Aceh Utara, dan waduk Paya Guci di Aceh Barat yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Serambinews |
Adapun keenam PSN Aceh yang terancam dikeluarkan atau dicoret dari daftar PSN itu adalah jalan tol Sigli-Banda Aceh, jalan tol Binjai-Langsa, jalan tol Langsa-Lhokseumawe, jalan tol Lhokseumawe-Sigli serta dua buah bendungan, yakni bendungan Rukoh dan Tiro.
Adli hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bara JP di Jakarta pada 15 Oktober 2018. Dalam rakernas itu dibicarakan bahwa menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun depan dia tidak ingin ada PSN terbengkalai dan tidak selesai.
“Nah, itulah sebab 53 PSN yang progresnya belum menggembirakan atau masih dalam tahap penyiapan, dikeluarkan dari daftar PSN. Ironisnya, enam proyek berada di Aceh,” kata Adli.
Sangat ia sayangkan situasi tersebut, mengingat keenam proyek itu sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 hasil revisi Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
“Saya kira perlu kita carikan solusi dan pertahankan keenam proyek PSN itu, apalagi pembangunannya tidak menggerus sumber dana APBA. Sekarang tinggal kita dorong Pemerintah Aceh agar proaktif melobi pusat agar keenam PSN yang lokasinya di Aceh itu dipertahankan,” kata Adli yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.
Adli mencontohkan Sumatera Utara, walau di sana tak ada Dana Otonomi Khusus (Otsus) seperti halnya Aceh, tapi lobi mereka ke pusat kencang dan proyek PSN yang berada di provinsi tetangga itu selesai dan lancar sehingga dapat membangkitkan perekonomian daerahnya.
“Saran saya, Plt Gubernur Aceh bersama Pimpinan DPRA harus proaktif agar enam PSN itu tidak sampai dicoret dari daftar yang ada,” kata Adli.
Berdasarkan informasi yang didapat Adli dari Ketua Umum DPP Bara JP, Sihol Manulang, rintangan yang dihadapi untuk penyediaan proyek PSN itu sebagian besar adalah masalah perencanaan dan penyiapan yang mengambil porsi hingga 38 persen, pembebasan lahan 36 persen, pelaksanaan konstruksi 12 persen, pendanaan 8 persen, perizinan 6 persen, serta kurangnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Jika enam PSN itu jadi dicoret, maka berdasarkan catatan Serambi, paket PSN yang tersisa di Aceh hanyalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, waduk Keureuto di Paya Bakong, Aceh Utara, dan waduk Paya Guci di Aceh Barat yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. [] SERAMBINEWS
