TamiangNews.com, LANGSA -- Penegak hukum diminta usut dugaan korupsi Bantuan Sosial (BANSOS) di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Langsa, hal ini disampaikan oleh saiful Alam. SE, Ketua Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN PIN RI) kepada wartawan Senin, (10/9) di Wisma Cafe.
Menurutnya bantuan tersebut bersumber dari dana Anggran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017 sejumlah Rp145 juta atas usulan kelompok Sanggar Asri yang diperuntukan untuk Pelatihan Gerabah di Kota Langsa.
Namun ketika dana tersebut dikucurkan oleh Provinsi, pihak dinas malah membuat kelompok baru di rumah kepala dinas itu sendiri, ini kan sangat aneh.
Lebih lanjut dia mengatakan bantuan tersebut sengaja dialihkan agar bisa dikelola sendiri agar dananya bisa dimark up.
Misalnya dipos pendanaan belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat sebesar 31 juta, belanja sewa perlengkapan dan uang untuk diserahkan kepada peserta sejumlah 26 juta. Seharusnya dana tersebut diserahkan lansung kepada pihak ketiga, namun dilapangan dikelola oleh Oknum Kadis.
Bahkan honorarium tenaga ahli untuk dua orang sebesar 18 juta dan tenaga kebersihan dianggarkan sebesar 6 juta untuk satu bulan. Sementara pelatihan tersebut tidak sampai satu bulan berjalan, begitu juga dengan tenaga pelatih itu hanya satu orang saja yang didatangkan dari Sumatra Utara.
Begitupun uang belanja untuk pelatihan tambahan sebesar 15 juta ini diperuntukan untuk membeli alat putar manual, semprot, kompresor, mesin dompeng, bak lumpur beton dan kereta sorong. Semua barang ini bisa digunakan oleh masyakarat bila sewaktu waktu mau membuat pelatihan kembali.
Jadi kalaulah barang tersebut disimpan dirumah kadis tentu masyarakat tidak mempunyai akses. Untuk itu, kami meminta penegak hukum agar segera mengusut kasus ini, karena berapapun kerugian negara merupakan kejahatan yang melawan hukum. [] TN-W007
 |
| Foto : Ilustrasi |
Namun ketika dana tersebut dikucurkan oleh Provinsi, pihak dinas malah membuat kelompok baru di rumah kepala dinas itu sendiri, ini kan sangat aneh.
Lebih lanjut dia mengatakan bantuan tersebut sengaja dialihkan agar bisa dikelola sendiri agar dananya bisa dimark up.
Misalnya dipos pendanaan belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat sebesar 31 juta, belanja sewa perlengkapan dan uang untuk diserahkan kepada peserta sejumlah 26 juta. Seharusnya dana tersebut diserahkan lansung kepada pihak ketiga, namun dilapangan dikelola oleh Oknum Kadis.
Bahkan honorarium tenaga ahli untuk dua orang sebesar 18 juta dan tenaga kebersihan dianggarkan sebesar 6 juta untuk satu bulan. Sementara pelatihan tersebut tidak sampai satu bulan berjalan, begitu juga dengan tenaga pelatih itu hanya satu orang saja yang didatangkan dari Sumatra Utara.
Begitupun uang belanja untuk pelatihan tambahan sebesar 15 juta ini diperuntukan untuk membeli alat putar manual, semprot, kompresor, mesin dompeng, bak lumpur beton dan kereta sorong. Semua barang ini bisa digunakan oleh masyakarat bila sewaktu waktu mau membuat pelatihan kembali.
Jadi kalaulah barang tersebut disimpan dirumah kadis tentu masyarakat tidak mempunyai akses. Untuk itu, kami meminta penegak hukum agar segera mengusut kasus ini, karena berapapun kerugian negara merupakan kejahatan yang melawan hukum. [] TN-W007
