TamiangNews.com, TEL AVIV -- Otoritas Tel Aviv mengaku sedang berupaya melakukan pendekatan kepada Indonesia agar bersedia menerbitkan visa turis bagi warga Israel yang ingin bepergian ke negara mayoritas Muslim ini.
Pihak Kamar Dagang Israel-Indonesia mengatakan, upaya memang sedang dilakukan. Namun, tidak ada keputusan akhir yang dibuat.
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil", kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).
Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.
Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.
Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.
Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.
Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.
Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.
Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.
"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, soal tourism saya juga koordinasi dengan Pak Arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," ucap Retno.
Bantahan serupa juga dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan bahwa pemberian visa turis kepada warga Israel tidak pernah terjadi.
Menurut Agung, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pemberian visa wisata kepada warga negara Israel. Pemberian visa kepada warga negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia, diberikan dengan mekanisme Calling Visa melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah instansi terkait termasuk Ditjen Imigrasi.
"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Pemberitaan yang menyatakan Indonesia memberikan visa wisata kepada Israel adalah hoaks. Semoga masyarakat memahami dan tidak terpancing dengan pemberitaan yang menyesatkan tersebut", ujarnya. [] SINDONEWS.COM
 |
| Foto : Sindonews.com |
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil", kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).
Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.
Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.
Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.
Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.
Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.
Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.
Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.
"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, soal tourism saya juga koordinasi dengan Pak Arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," ucap Retno.
Bantahan serupa juga dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan bahwa pemberian visa turis kepada warga Israel tidak pernah terjadi.
Menurut Agung, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pemberian visa wisata kepada warga negara Israel. Pemberian visa kepada warga negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia, diberikan dengan mekanisme Calling Visa melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah instansi terkait termasuk Ditjen Imigrasi.
"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Pemberitaan yang menyatakan Indonesia memberikan visa wisata kepada Israel adalah hoaks. Semoga masyarakat memahami dan tidak terpancing dengan pemberitaan yang menyesatkan tersebut", ujarnya. [] SINDONEWS.COM
