TamiangNews.com, LINGKUNGAN -- Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur untuk sektor perikanan dan kelautan sudah tidak diragukan. Pemerintah Indonesia sudah menyadari itu dan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut kemudian diputuskan menjadi lokasi pembangunan sentra kelautan dan perikanan (SKPT) paling baru.
Untuk mempercepat pembangunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini terus menggenjot pembangunan SKPT di Sumba Timur. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang dipercaya untuk membangun SKPT di Sumba Timur, optimis bahwa ke depannya lokasi tersebut akan memberi pengaruh signifikan untuk perekonomian Sumba Timur.
“Kita percaya bahwa pembangunan SKPT bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah perbatasan. Kabupaten Sumba Timur dipilih karena memiliki potensi kawasan perikanan yang besar, baik di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto pekan lalu.
Menurut dia, untuk bidang perikanan tangkap, kawasan laut pulau Sumba memiliki potensi lestari perikanan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 66.200 ton/tahun dengan jumlah tangkapan maksimal atau Total Allowable Catch (TAC) sebesar 52.300 ton/tahun.
Jumlah tersebut, kata Slamet, menjelaskan bahwa potensi perikanan dan kelautan yang ada di Sumba Timur sangatlah besar. Namun, sambung dia, sangat disayangkan karena hingga saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan sangat sedikit. Tercatat, pemanfaatan perikanan tangkap baru mencapai 11.967 ton dengan armada tangkap sebanyak 1.439 unit.
Seluruh armada tangkap tersebut, ungkap Slamet, sebagian besar adalah armada tradisional yang menggunakan perahu jukung. Pada 2016, armada tradisional tersebut di Sumba Timur jumlahnya mencapai 749 unit atau 52,7 persen dari total armada tangkap yang ada.
“Selebihnya, armada tangkap di Sumba Timur adalah armada yang menggunakan perahu motor tempel dan jumlahnya mencapai 575 unit atau 40,46 persen. Dari semua armada keseluruhan, alat tangkap dominan adalah pancing ulur dan jaring insang atau mini purse seine yang lazim digunakan untuk one day fishing,” jelas dia.
Fakta tersebut, menurut Slamet, mengindikasikan bahwa kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan oleh nelayan skala kecil dan juga penangkapan hanya dilakukan di sekitar perairan pantai dengan jarak kurang dari 12 mil. Oleh itu, produksi perikanan tangkap di Sumba Timur masih relatif rendah.
Seorang ABK mempersiapkan kapal yang melayani rute PP pelabuhan Saumlaki ke Pulau Matakus, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada Selasa (24/10/2017). Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Perampingan Armada
Akan tetapi, Slamet menambahkan, walau armada penangkapan jumlahnya termasuk banyak, namun karena teknologi yang digunakan masih sederhana, maka hasilnya belum terlalu banyak. Menurut dia, jika Sumba Timur ingin memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang ada, maka jumlah armada harus dirampingkan.
“Jumlah armada kapal penangkap ikan yang ideal untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh perairan Sumba Timur adalah 585 unit, dimana 515 unit diantaranya ditujukan untuk menangkap ikan pelagis baik besar maupun kecil,” papar dia.
Agar armada yang digunakan nelayan lokal bisa lebih baik, KKP menghibahkan kapal armada penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan. Dengan bantuan tersebut, diharapkan wilayah Sumba Timur mengalami peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya, sehingga menjadi kawasan berekonomi maju berbasis kelautan dan perikanan.
Ketua Kelompok Koperasi Elshaday Sumba Timur Tiberias Elroy, yang mendapatkan hibah, meminta Pemerintah untuk terus memberikan pendampingan kepada anggota koperasi dan juga nelayan lain di Sumba Timur. Selain pendampingan, dia meminta Pemerintah juga tetap ada untuk memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas nelayan Sumba.
“Bantuan dari pemerintah akan terus kami kawal melalui pemberdayaan anggota koperasi dengan membentuk kelompok kerja,” tutur dia.
Tentang SKPT Sumba Timur, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengatakan, masyarakat lokal harus bisa memanfaatkan peluang tersebut sebagai potensi ekonomi. Hal itu, karena tidak semua daerah di Indonesia dijadikan SKPT. Kata dia, saat ini baru ada 12 daerah yang sudah ditetapkan menjadi SKPT.
“Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur, khususnya masyarakat perikanan,” tandas dia.
Pusat Konektivitas
Sebagai kawasan terluar Indonesia, Slamet mengungkapkan, Sumba Timur memegang peranan penting bagi kawasan di sekitarnya. Tak hanya sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, status kawasan terluar bisa menjadikan Sumba Timur sebagai pusat geopolitik.
Dengan program ini, Slamet berharap, aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Harapan itu muncul, karena SKPT dibangun sebagai pusat pemberdayaan dan optimalisasi usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
“Dengan demikian pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan tegaknya kedaulatan negara khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan,” jelas dia.
Kondisi bangunan tempat pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlalan, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Pelabuhan ini rencananya akan digunakan sebagai bagian dari Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali mengatakan, pembangunan SKPT di wilayahnya diharapkan bisa membawa dampak positif untuk masyarakat di sekitarnya. Program yang menjadi amanat dari visi Presiden RI Joko Widodo itu, bagi dia, merupakan program yang bagus dan bermanfaat banyak.
Untuk itu, Umbu menyebut, pihaknya akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, jaringan listrik, gudang dan kelembagaan koperasi. Segala fasilitas infrastruktur pendukung tersebut, diyakini bisa memberi sumbangsih untuk pembangunan SKPT.
“Kita sedang membangun infrastruktur seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan ke lokasi sentra budidaya rumput laut, pemasangan jaringan listrik baru menuju lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan gudang rumput laut,” tutur dia.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, Umbu berharap, seluruh proses kegiatan usaha di SKPT dapat berjalan lancar mulai dari proses produksi hingga pendistribusisan hasilnya. Selain itu juga, kapasitas koperasi pembudidaya dan nelayan diharapkan bisa juga ditingkatkan.
Tata Niaga Rumput Laut
Sebagai salah satu daerah sentra produksi komoditas rumput laut di Indonesia, SKPT di Kabupaten Sumba Timur dipastikan juga akan mendorong optimalisasi komoditas tersebut sebaik mungkin. Komoditas tersebut, diakui Umbu Lili Pekuwali, hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan di kabupaten tersebut dan menjadi penopang ekonomi masyarakatnya.
Akan tetapi, menurut dia, walau menjadi andalan masyarakat, pemanfaatan rumput laut sebagai usaha perekonomian, hingga saat ini masih sangat rendah. Dari total potensi lahan budidaya seluas 5.944,34 hektare, lahan yang sudah dimanfaatkan luasnya baru 352,9 ha atau baru 5,94 persen dari total lahan berpotensi.
“Dengan produksi pada tahun 2016 baru mencapai 26.408 ton rumput laut basah atau 3.301 ton rumput laut kering,” ungkap dia.
Berkaitan dengan potensi tersebut, Slamet Soebjakto mengatakan, pihaknya akan mendorong pemanfaatan lebih jauh lagi melalui SKPT yang sedang dibangun. Jika sudah selesai dibangun, dia berharap potensi lahan seluas 4.755,47 ha atau 80 persen dari potensi yang ada bisa dioptimalkan.
“Dengan demikian, produksi rumput laut basah diharapkan bisa mencapai 570.656 ton per tahun atau 57.066 ton rumput laut kering. Selain itu, dengan kehadiran SKPT dan potensi rumput laut yang ada, diharapkan itu bisa menyerap tenaga kerja hingga 71.598 orang,” papar dia.
Satu keluarga yang berprofesi menjadi petani rumput laut di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Di Maluku, MTB menjadi penghasil rumput laut terbesar ketiga setelah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Slamet mengungkapkan, dengan potensi yang besar, produksi rumput laut dari Sumba Timur diyakini bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi, kata dia, jika proses produksi menggunakan bibit unggul hasil teknologi kultur jaringan, dipastikan produksi bisa bertambah lebih banyak lagi.
“Setidaknya nilai ekonomi yang dapat diraup dari komoditas ini saja bisa mencapai 570,656 miliar rupiah per tahun. Saya rasa ini menjadi fokus kita dalam pembangunan SKPT ini,” sebut dia.
Agar potensi yang besar tersebut bisa dioptimalkan, menurut Slamet, tata niaga rumput laut juga perlu diperbaiki segera. Mengingat, saat ini permasalahan tata niaga rumput laut menjadi sangat krusial, karena menjadi penyebab utama minimnya posisi tawar produk dan pada akhirnya nilai tambah yang diterima pembudidaya menjadi sangat minim.
Untuk memperbaiki tata niaga rumput laut, Slamet menyebut, langkah awal yang akan dilakukan adalah memotong mata rantai pasar, dengan memfasilitasi kemitraan antara kelompok pembudidaya/koperasi rumput laut dengan industri. Disamping itu, diversifikasi produk dari material mentah ke produk setengah jadi akan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut di tingkat masyarakat. [] mongabay.co.id
 |
| Suasana di salah satu pesisir di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku (Ditjenpdt Kemendesa/Antara) |
“Kita percaya bahwa pembangunan SKPT bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah perbatasan. Kabupaten Sumba Timur dipilih karena memiliki potensi kawasan perikanan yang besar, baik di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto pekan lalu.
Menurut dia, untuk bidang perikanan tangkap, kawasan laut pulau Sumba memiliki potensi lestari perikanan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 66.200 ton/tahun dengan jumlah tangkapan maksimal atau Total Allowable Catch (TAC) sebesar 52.300 ton/tahun.
Jumlah tersebut, kata Slamet, menjelaskan bahwa potensi perikanan dan kelautan yang ada di Sumba Timur sangatlah besar. Namun, sambung dia, sangat disayangkan karena hingga saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan sangat sedikit. Tercatat, pemanfaatan perikanan tangkap baru mencapai 11.967 ton dengan armada tangkap sebanyak 1.439 unit.
Seluruh armada tangkap tersebut, ungkap Slamet, sebagian besar adalah armada tradisional yang menggunakan perahu jukung. Pada 2016, armada tradisional tersebut di Sumba Timur jumlahnya mencapai 749 unit atau 52,7 persen dari total armada tangkap yang ada.
“Selebihnya, armada tangkap di Sumba Timur adalah armada yang menggunakan perahu motor tempel dan jumlahnya mencapai 575 unit atau 40,46 persen. Dari semua armada keseluruhan, alat tangkap dominan adalah pancing ulur dan jaring insang atau mini purse seine yang lazim digunakan untuk one day fishing,” jelas dia.
Fakta tersebut, menurut Slamet, mengindikasikan bahwa kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan oleh nelayan skala kecil dan juga penangkapan hanya dilakukan di sekitar perairan pantai dengan jarak kurang dari 12 mil. Oleh itu, produksi perikanan tangkap di Sumba Timur masih relatif rendah.
Seorang ABK mempersiapkan kapal yang melayani rute PP pelabuhan Saumlaki ke Pulau Matakus, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada Selasa (24/10/2017). Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Perampingan Armada
Akan tetapi, Slamet menambahkan, walau armada penangkapan jumlahnya termasuk banyak, namun karena teknologi yang digunakan masih sederhana, maka hasilnya belum terlalu banyak. Menurut dia, jika Sumba Timur ingin memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang ada, maka jumlah armada harus dirampingkan.
“Jumlah armada kapal penangkap ikan yang ideal untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh perairan Sumba Timur adalah 585 unit, dimana 515 unit diantaranya ditujukan untuk menangkap ikan pelagis baik besar maupun kecil,” papar dia.
Agar armada yang digunakan nelayan lokal bisa lebih baik, KKP menghibahkan kapal armada penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan. Dengan bantuan tersebut, diharapkan wilayah Sumba Timur mengalami peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya, sehingga menjadi kawasan berekonomi maju berbasis kelautan dan perikanan.
Ketua Kelompok Koperasi Elshaday Sumba Timur Tiberias Elroy, yang mendapatkan hibah, meminta Pemerintah untuk terus memberikan pendampingan kepada anggota koperasi dan juga nelayan lain di Sumba Timur. Selain pendampingan, dia meminta Pemerintah juga tetap ada untuk memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas nelayan Sumba.
“Bantuan dari pemerintah akan terus kami kawal melalui pemberdayaan anggota koperasi dengan membentuk kelompok kerja,” tutur dia.
Tentang SKPT Sumba Timur, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengatakan, masyarakat lokal harus bisa memanfaatkan peluang tersebut sebagai potensi ekonomi. Hal itu, karena tidak semua daerah di Indonesia dijadikan SKPT. Kata dia, saat ini baru ada 12 daerah yang sudah ditetapkan menjadi SKPT.
“Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur, khususnya masyarakat perikanan,” tandas dia.
Pusat Konektivitas
Sebagai kawasan terluar Indonesia, Slamet mengungkapkan, Sumba Timur memegang peranan penting bagi kawasan di sekitarnya. Tak hanya sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, status kawasan terluar bisa menjadikan Sumba Timur sebagai pusat geopolitik.
Dengan program ini, Slamet berharap, aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Harapan itu muncul, karena SKPT dibangun sebagai pusat pemberdayaan dan optimalisasi usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
“Dengan demikian pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan tegaknya kedaulatan negara khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan,” jelas dia.
Kondisi bangunan tempat pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlalan, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Pelabuhan ini rencananya akan digunakan sebagai bagian dari Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali mengatakan, pembangunan SKPT di wilayahnya diharapkan bisa membawa dampak positif untuk masyarakat di sekitarnya. Program yang menjadi amanat dari visi Presiden RI Joko Widodo itu, bagi dia, merupakan program yang bagus dan bermanfaat banyak.
Untuk itu, Umbu menyebut, pihaknya akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, jaringan listrik, gudang dan kelembagaan koperasi. Segala fasilitas infrastruktur pendukung tersebut, diyakini bisa memberi sumbangsih untuk pembangunan SKPT.
“Kita sedang membangun infrastruktur seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan ke lokasi sentra budidaya rumput laut, pemasangan jaringan listrik baru menuju lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan gudang rumput laut,” tutur dia.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, Umbu berharap, seluruh proses kegiatan usaha di SKPT dapat berjalan lancar mulai dari proses produksi hingga pendistribusisan hasilnya. Selain itu juga, kapasitas koperasi pembudidaya dan nelayan diharapkan bisa juga ditingkatkan.
Tata Niaga Rumput Laut
Sebagai salah satu daerah sentra produksi komoditas rumput laut di Indonesia, SKPT di Kabupaten Sumba Timur dipastikan juga akan mendorong optimalisasi komoditas tersebut sebaik mungkin. Komoditas tersebut, diakui Umbu Lili Pekuwali, hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan di kabupaten tersebut dan menjadi penopang ekonomi masyarakatnya.
Akan tetapi, menurut dia, walau menjadi andalan masyarakat, pemanfaatan rumput laut sebagai usaha perekonomian, hingga saat ini masih sangat rendah. Dari total potensi lahan budidaya seluas 5.944,34 hektare, lahan yang sudah dimanfaatkan luasnya baru 352,9 ha atau baru 5,94 persen dari total lahan berpotensi.
“Dengan produksi pada tahun 2016 baru mencapai 26.408 ton rumput laut basah atau 3.301 ton rumput laut kering,” ungkap dia.
Berkaitan dengan potensi tersebut, Slamet Soebjakto mengatakan, pihaknya akan mendorong pemanfaatan lebih jauh lagi melalui SKPT yang sedang dibangun. Jika sudah selesai dibangun, dia berharap potensi lahan seluas 4.755,47 ha atau 80 persen dari potensi yang ada bisa dioptimalkan.
“Dengan demikian, produksi rumput laut basah diharapkan bisa mencapai 570.656 ton per tahun atau 57.066 ton rumput laut kering. Selain itu, dengan kehadiran SKPT dan potensi rumput laut yang ada, diharapkan itu bisa menyerap tenaga kerja hingga 71.598 orang,” papar dia.
Satu keluarga yang berprofesi menjadi petani rumput laut di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Di Maluku, MTB menjadi penghasil rumput laut terbesar ketiga setelah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Slamet mengungkapkan, dengan potensi yang besar, produksi rumput laut dari Sumba Timur diyakini bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi, kata dia, jika proses produksi menggunakan bibit unggul hasil teknologi kultur jaringan, dipastikan produksi bisa bertambah lebih banyak lagi.
“Setidaknya nilai ekonomi yang dapat diraup dari komoditas ini saja bisa mencapai 570,656 miliar rupiah per tahun. Saya rasa ini menjadi fokus kita dalam pembangunan SKPT ini,” sebut dia.
Agar potensi yang besar tersebut bisa dioptimalkan, menurut Slamet, tata niaga rumput laut juga perlu diperbaiki segera. Mengingat, saat ini permasalahan tata niaga rumput laut menjadi sangat krusial, karena menjadi penyebab utama minimnya posisi tawar produk dan pada akhirnya nilai tambah yang diterima pembudidaya menjadi sangat minim.
Untuk memperbaiki tata niaga rumput laut, Slamet menyebut, langkah awal yang akan dilakukan adalah memotong mata rantai pasar, dengan memfasilitasi kemitraan antara kelompok pembudidaya/koperasi rumput laut dengan industri. Disamping itu, diversifikasi produk dari material mentah ke produk setengah jadi akan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut di tingkat masyarakat. [] mongabay.co.id
