TamiangNews.com, KARANG BARU -- Masyarakat Kampung Balai Kecamatan Bendaraha meminta Pansus DPRK bertindak tegas terkait indikasi pengadaan bibit belut ADD tahun 2016.
Pasca Pansus yang dilakukan DPRK Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal (03/08) yang lalu masyarakat Kampung Balai berharap Pansus yang dilakukan hendaklah mencermati beberapa permasalahan yang disampaikan melalui surat pengaduan pemuda dan masyarakat anti penindasan Kampung Balai kepada DPRK tanggal 17 Juli 2017 yang lalu.
Gusmawan Amir salah seorang Pemuda Kampung Balai yang menuturkan kepada TamiangNews.com mengatakan, “saya dan masyarakat berharap kepada Pansus DPRK Aceh Tamiang bertindak tegas terhadap permasalahan ini dan perlu kami perjelas bahwa yang kami permasalahan yang kami laporkan bukan hanya terkait permasalahan pengadaan belut saja akan tetapi transparansi pengelolaan ADD juga harus disampaikan kepada masyarakat karena ADD itu punya masyarakat dan Pemerintahan Kampung hanya diamanahkan untuk menjalankannya”, tegas Gusmawan.
"Kami bukan mau mencari kesalahan pemerintahan Kampung Balai akan tetapi dari awal ADD dilaksanakan kami masyarakat tidak pernah tau apa-apa saja yang menjadi program ADD tersebut, sehingga terkesan tidak transparan, dan ini sudah terbukti dan terlihat dari tidak pernah adanya laporan Informasi terkait APBK dan Realisasi ADD setiap tahunnya, jadi wajar saja kalau kami selaku masyarakat berpikir negatif terhadap pelaksanaan ADD di kampung kami”, ujar Gusmawan lagi.
Hal senada juga disampaikan Zul Azmi yang juga masyarakat Kampung Balai tersebut, “saya mewakili masyarakat berharap sangat kepada Pansus DPRK agar memberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku di negara kita Republik Indonesia ini”, ujar Zul Azmi.
Mendapat keluhan masyarakat tersebut TamiangNews.com mencoba mengkonfirmasi Ismail Komisi A DPRK Aceh Tamiang Via Telpone dan mengatakan, "Insyaallah hasil Pansus terkait permasalahan ADD di Kampung Balai Kecamatan Bendahara besok tanggal 08 Agustus 2017 akan diberitahukan kepada masyarakat Kampung Balai”, ujar Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang. [] TN-W007/TN-W012
Pasca Pansus yang dilakukan DPRK Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal (03/08) yang lalu masyarakat Kampung Balai berharap Pansus yang dilakukan hendaklah mencermati beberapa permasalahan yang disampaikan melalui surat pengaduan pemuda dan masyarakat anti penindasan Kampung Balai kepada DPRK tanggal 17 Juli 2017 yang lalu.
Gusmawan Amir salah seorang Pemuda Kampung Balai yang menuturkan kepada TamiangNews.com mengatakan, “saya dan masyarakat berharap kepada Pansus DPRK Aceh Tamiang bertindak tegas terhadap permasalahan ini dan perlu kami perjelas bahwa yang kami permasalahan yang kami laporkan bukan hanya terkait permasalahan pengadaan belut saja akan tetapi transparansi pengelolaan ADD juga harus disampaikan kepada masyarakat karena ADD itu punya masyarakat dan Pemerintahan Kampung hanya diamanahkan untuk menjalankannya”, tegas Gusmawan.
"Kami bukan mau mencari kesalahan pemerintahan Kampung Balai akan tetapi dari awal ADD dilaksanakan kami masyarakat tidak pernah tau apa-apa saja yang menjadi program ADD tersebut, sehingga terkesan tidak transparan, dan ini sudah terbukti dan terlihat dari tidak pernah adanya laporan Informasi terkait APBK dan Realisasi ADD setiap tahunnya, jadi wajar saja kalau kami selaku masyarakat berpikir negatif terhadap pelaksanaan ADD di kampung kami”, ujar Gusmawan lagi.
Hal senada juga disampaikan Zul Azmi yang juga masyarakat Kampung Balai tersebut, “saya mewakili masyarakat berharap sangat kepada Pansus DPRK agar memberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku di negara kita Republik Indonesia ini”, ujar Zul Azmi.
Mendapat keluhan masyarakat tersebut TamiangNews.com mencoba mengkonfirmasi Ismail Komisi A DPRK Aceh Tamiang Via Telpone dan mengatakan, "Insyaallah hasil Pansus terkait permasalahan ADD di Kampung Balai Kecamatan Bendahara besok tanggal 08 Agustus 2017 akan diberitahukan kepada masyarakat Kampung Balai”, ujar Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang. [] TN-W007/TN-W012
