TamiangNews.com, KARANG BARU -- Sedikitnya ada 86 orang guru K2 yang berasal dari sekolah swasta yang sampai tahun 2017 ini belum menerima SK dan NIP sebagai bukti telah menjadi PNS. Sungguh ironis dan sangat disayangkan, disaat perjuangan para guru K2 memperjuangkan haknya untuk menjadi PNS disaat itu juga diduga ada oknum dari BKPP yang mencoba menjadi pahlawan kelaparan, sebut salah seorang Guru RA yang tidak bersedia namanya dipublikasikan awak media, dikatakan, “Kami diminta uang untuk kepengurusan K2 kami oleh oknum SY dari BKPP dan per orang Rp. 15-25 juta”, ujarnya Senin (08/08).
Sehingga patut diduga ada oknum SY dari BKPP Aceh Tamiang yang telah menjamin lulus CPNS para Honorer K2 sebanyak 86 orang guru yang berasal dari sekolah swasta yang sampai tahun 2017 ini masih terkatung-kantung nasib mereka yang belum menerima SK dan NIP sebagai bukti telah menjadi PNS.
Informasi ini sebenarnya sudah merebak jauh-jauh hari sebelum para guru ini melakukan audisensi dengan Komisi A DPRK Aceh Tamiang. Dan Saiful Alam SE pernah mengklarifikasi hal itu ke oknum SY selasa (01/08) yang alu, dan mengatakan, “saya tidak ada meminta uang kepada CPNS K2 kalaupun ada dikasih, itupun hanya untuk uang kepengurusan dan tidak sebesar itu jumlahnya”, ujarnya sambil pergi menuju ruang rapat DPRK Aceh Tamiang.
Atas nasib yang dialami para guru K2 ini, Saiful Alam, SE selaku pemegang mandat LP KPK Provinsi Aceh turut prihatin dengan apa yang dialami oleh para guru-guru K2 yang mengajar di sekolah swasta.
“Sebenarnya itu hal yang mudah untuk diselesaikan, jika Bupati mau mengambil kebijakan dengan mengeluarkan SK melalui Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan Nota Penempatan tugas bagi para guru yang diperbantukan ke sekolah swasta”, papar Saiful Alam, SE.
Disambungnya hal seperti ini juga dilakukan di daerah lain di Provinsi Aceh dan umumnya di Indonesia, sehingga tidak menjadi sebuah masalah yang berlarut-larut, karena para guru-guru ini mereka mengajar anak-anak Aceh Tamiang dan bukan mengajar orang dari luar Aceh Tamiang jadi sangat wajar Bapak Bupati Hamdan Sati yang terhormat untuk menyelesaikan permasalah ini, ujar Saiful Alam yang notabenenya wartawan senior ini.
Untuk itu dia selaku pemengang mandat Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas dugaan oknum BKPP yang berani mengutip uang kepengurusan K2 guru sekolah swasta dan mencoba menjadi pahlawan kelaparan”, tutupnya. [] Tim, foto : ilustrasi
Sehingga patut diduga ada oknum SY dari BKPP Aceh Tamiang yang telah menjamin lulus CPNS para Honorer K2 sebanyak 86 orang guru yang berasal dari sekolah swasta yang sampai tahun 2017 ini masih terkatung-kantung nasib mereka yang belum menerima SK dan NIP sebagai bukti telah menjadi PNS.
Informasi ini sebenarnya sudah merebak jauh-jauh hari sebelum para guru ini melakukan audisensi dengan Komisi A DPRK Aceh Tamiang. Dan Saiful Alam SE pernah mengklarifikasi hal itu ke oknum SY selasa (01/08) yang alu, dan mengatakan, “saya tidak ada meminta uang kepada CPNS K2 kalaupun ada dikasih, itupun hanya untuk uang kepengurusan dan tidak sebesar itu jumlahnya”, ujarnya sambil pergi menuju ruang rapat DPRK Aceh Tamiang.
Atas nasib yang dialami para guru K2 ini, Saiful Alam, SE selaku pemegang mandat LP KPK Provinsi Aceh turut prihatin dengan apa yang dialami oleh para guru-guru K2 yang mengajar di sekolah swasta.
“Sebenarnya itu hal yang mudah untuk diselesaikan, jika Bupati mau mengambil kebijakan dengan mengeluarkan SK melalui Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan Nota Penempatan tugas bagi para guru yang diperbantukan ke sekolah swasta”, papar Saiful Alam, SE.
Disambungnya hal seperti ini juga dilakukan di daerah lain di Provinsi Aceh dan umumnya di Indonesia, sehingga tidak menjadi sebuah masalah yang berlarut-larut, karena para guru-guru ini mereka mengajar anak-anak Aceh Tamiang dan bukan mengajar orang dari luar Aceh Tamiang jadi sangat wajar Bapak Bupati Hamdan Sati yang terhormat untuk menyelesaikan permasalah ini, ujar Saiful Alam yang notabenenya wartawan senior ini.
Untuk itu dia selaku pemengang mandat Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas dugaan oknum BKPP yang berani mengutip uang kepengurusan K2 guru sekolah swasta dan mencoba menjadi pahlawan kelaparan”, tutupnya. [] Tim, foto : ilustrasi
